Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika.
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
#Webinar
Webinar Pajakku x DJP: Memahami PER-12/PJ/2026
Rekaman: https://www.youtube.com/live/4rpNIykETpU?si=qLuj3InhUfTUfaWw
Ingin tahu perubahan mekanisme pembetulan SPT di sistem Coretax? Simak poin penting dari regulasi terbaru PER-12/PJ/2026 berikut ini:
Timestamp Webinar:
(05:40) Pembukaan & Pengenalan Narasumber
(38:40) Penjelasan Konsep Utama: Fully Replace & Calculation Rule (Delta 2.0)
(39:48) Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21
(1:06:40) Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi
(1:09:25) Pembetulan SPT Masa PPN
(1:53:45) Pembetulan SPT Tahunan (Badan & Orang Pribadi)
(2:26:12) Sesi Diskusi Panel & Studi Kasus Praktis
(2:56:45) Sesi Tanya Jawab (Live Q&A)
Silakan ditonton sesuai kebutuhan. Terima kasih
--
t.me/FAQcoretax
Webinar Pajakku x DJP: Memahami PER-12/PJ/2026
Rekaman: https://www.youtube.com/live/4rpNIykETpU?si=qLuj3InhUfTUfaWw
Ingin tahu perubahan mekanisme pembetulan SPT di sistem Coretax? Simak poin penting dari regulasi terbaru PER-12/PJ/2026 berikut ini:
Timestamp Webinar:
(05:40) Pembukaan & Pengenalan Narasumber
(38:40) Penjelasan Konsep Utama: Fully Replace & Calculation Rule (Delta 2.0)
(39:48) Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21
(1:06:40) Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi
(1:09:25) Pembetulan SPT Masa PPN
(1:53:45) Pembetulan SPT Tahunan (Badan & Orang Pribadi)
(2:26:12) Sesi Diskusi Panel & Studi Kasus Praktis
(2:56:45) Sesi Tanya Jawab (Live Q&A)
Silakan ditonton sesuai kebutuhan. Terima kasih
--
t.me/FAQcoretax
#Tutorial
Tata Cara Pengajuan Pengurangan & Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) di Coretax
by: Angga Sukma Dhaniswara
--
t.me/FAQcoretax
Tata Cara Pengajuan Pengurangan & Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) di Coretax
by: Angga Sukma Dhaniswara
--
t.me/FAQcoretax
#UpdateEskalasi
Atas kendala yang disampaikan melalui eskalasi kolektif terkait Faktur Pajak dan Nota Retur, periode pengisian eskalasi sampai dengan 16 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB ✅ telah selesai ditindaklanjuti oleh tim TIK DJP.
Silakan coba diunduh kembali PDF-nya.
⬇️ Untuk kendala unduh SPT, silakan laporkan melalui ticketing MeLaTI
📝 Note :
Eskalasi kolektif masih dibuka dan ditindaklanjuti berkala setiap hari kerja, walau tanpa dilakukan update info, silakan manfaatkan eskalasi kolektif selama tersedia.
--
t.me/FAQcoretax
Atas kendala yang disampaikan melalui eskalasi kolektif terkait Faktur Pajak dan Nota Retur, periode pengisian eskalasi sampai dengan 16 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB ✅ telah selesai ditindaklanjuti oleh tim TIK DJP.
Silakan coba diunduh kembali PDF-nya.
⬇️ Untuk kendala unduh SPT, silakan laporkan melalui ticketing MeLaTI
📝 Note :
Eskalasi kolektif masih dibuka dan ditindaklanjuti berkala setiap hari kerja, walau tanpa dilakukan update info, silakan manfaatkan eskalasi kolektif selama tersedia.
--
t.me/FAQcoretax
#BreakingNews
📢 INFO PENTING BAGI PKP!
Pelaporan SPT Masa PPN di Coretax Kini Tidak Terhalang Masa Pajak yang Sedang Diperiksa
Bapak/Ibu PKP, ada informasi penting terkait pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax.
Sebelumnya, sebagian PKP mengalami kendala ketika hendak melaporkan SPT Masa PPN karena terdapat Masa Pajak sebelumnya yang sedang dalam proses pemeriksaan.
✅ Kini, kendala pemblokiran tersebut diinformasikan telah disesuaikan dengan terbitnya PER-12/PJ/2026
📌 Apa ketentuannya?
Berdasarkan Pasal 29A ayat (2) PER-12/PJ/2026, PKP tetap dapat menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak berikutnya yang tidak sedang diperiksa, meskipun terdapat Masa Pajak sebelumnya yang sedang dalam proses pemeriksaan.
🛠 Apa yang perlu dilakukan?
Bagi PKP yang sebelumnya terkendala pemblokiran sistem, silakan kembali mengakses Portal Coretax dan menyampaikan SPT Masa PPN yang masih belum dilaporkan.
⏰ Silakan penuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.
📚 Dasar hukum: PER-12/PJ/2026 Pasal 29A ayat (2).
--
t.me/FAQcoretax
📢 INFO PENTING BAGI PKP!
Pelaporan SPT Masa PPN di Coretax Kini Tidak Terhalang Masa Pajak yang Sedang Diperiksa
Bapak/Ibu PKP, ada informasi penting terkait pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax.
Sebelumnya, sebagian PKP mengalami kendala ketika hendak melaporkan SPT Masa PPN karena terdapat Masa Pajak sebelumnya yang sedang dalam proses pemeriksaan.
✅ Kini, kendala pemblokiran tersebut diinformasikan telah disesuaikan dengan terbitnya PER-12/PJ/2026
📌 Apa ketentuannya?
Berdasarkan Pasal 29A ayat (2) PER-12/PJ/2026, PKP tetap dapat menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak berikutnya yang tidak sedang diperiksa, meskipun terdapat Masa Pajak sebelumnya yang sedang dalam proses pemeriksaan.
🛠 Apa yang perlu dilakukan?
Bagi PKP yang sebelumnya terkendala pemblokiran sistem, silakan kembali mengakses Portal Coretax dan menyampaikan SPT Masa PPN yang masih belum dilaporkan.
⏰ Silakan penuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.
📚 Dasar hukum: PER-12/PJ/2026 Pasal 29A ayat (2).
--
t.me/FAQcoretax
#InfoPenyelesaianKendala
Terkait kendala pada server PortalNPWP, pada pkl 14:38 terinfo bahwa perbaikan telah selesai dilakukan.
Silakan cek kembali monitoring validasi dan registrasi massal yang dilakukan #kawanpajak, seharusnya prosesnya sudah kembali normal.
Terima kasih
--
t.me/FAQcoretax
Terkait kendala pada server PortalNPWP, pada pkl 14:38 terinfo bahwa perbaikan telah selesai dilakukan.
Silakan cek kembali monitoring validasi dan registrasi massal yang dilakukan #kawanpajak, seharusnya prosesnya sudah kembali normal.
Terima kasih
--
t.me/FAQcoretax
Terkait kendala pada server PortalNPWP yang digunakan untuk validasi dan registrasi massal NIK pegawai, saat ini sistem sedang dalam proses perbaikan. Integrasi data pegawai dengan sistem administrasi perpajakan akan segera dilanjutkan setelah perbaikan selesai.
Perkembangan terbaru (update progress) mengenai perbaikan ini akan kami sampaikan segera.
--
t.me/FAQcoretax
#AskNow
Kali aja mau nanya soal program pengurangan/penghapusan sanksi, PMK 71. Just drop di komen ya.
--
t.me/FAQcoretax
Kali aja mau nanya soal program pengurangan/penghapusan sanksi, PMK 71. Just drop di komen ya.
--
t.me/FAQcoretax
Atas kendala yang muncul di menu ebupot (tombol create/impor data di menu belum terbit dan tombol aksi view-edit-download pdf di menu telah terbit) sudah deploy fixing.
Silakan lakukan CCI Lo Li untuk merefresh data front-end.
--
t.me/FAQcoretax
PER-6/PJ/2026 yang mengatur tata cara pelaksanaan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) di Indonesia mencakup berbagai aspek administratif dan prosedural pelaksanaan GMT, mulai dari penetapan status Wajib Pajak GloBE hingga mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa perpajakan.
Jumat, 09 Oktober 2026 telah dimunculkan kode akun pajak dan kode jenis setoran Pajak Tambahan sesuai ketentuan PER-6/PJ/2026 tersebut pada menu layanan mandiri kode billing:
🟪 411618 - 610
Pajak Tambahan berdasarkan IIR
🟨 411618 - 620
Pajak Tambahan berdasarkan UTPR
🟦 411618 - 630
Pajak Tambahan berdasarkan DMTT
Pajak Tambahan yang terutang atas pelaksanaan ketentuan Pajak Minimum Global wajib dibayarkan dan disetorkan paling lambat pada akhir Tahun Pajak GloBE.
--
t.me/FAQcoretax
Landing Page GloBE
1. https://pajak.go.id/globe
2. https://pajak.go.id/globe/ruang-lingkup
3. https://pajak.go.id/globe/mekanisme-pajak-tambahan
4. https://pajak.go.id/globe/skema-penghitungan
5. https://pajak.go.id/globe/safe-harbour
6. https://pajak.go.id/globe/kewajiban-kepatuhan
7. https://pajak.go.id/globe/sanksi-dan-sengketa
--
t.me/FAQcoretax
1. https://pajak.go.id/globe
2. https://pajak.go.id/globe/ruang-lingkup
3. https://pajak.go.id/globe/mekanisme-pajak-tambahan
4. https://pajak.go.id/globe/skema-penghitungan
5. https://pajak.go.id/globe/safe-harbour
6. https://pajak.go.id/globe/kewajiban-kepatuhan
7. https://pajak.go.id/globe/sanksi-dan-sengketa
--
t.me/FAQcoretax
Untuk cek bukti potong yang kita miliki sebagai wajib pajak yang dipotong/dipungut pihak lain, silakan akses menu eBupot -> submenu Bukti Potong Saya.
Akan ada 2 aksi yang dapat dilakukan:
⚪ Tombol Mata digunakan untuk melihat detail dokumen bukti potong
🔴 Tombol Download PDF digunakan untuk mengunduh bukti potong Dalam format PDF
--
t.me/FAQcoretax
#InfoPenangananKendala
Kendala tidak muncul tombol di ebupot sedang menunggu proses deploy perbaikan. Semoga sore/malam ini.
--
t.me/FAQcoretax
Kendala tidak muncul tombol di ebupot sedang menunggu proses deploy perbaikan. Semoga sore/malam ini.
--
t.me/FAQcoretax
Ikuti saluran Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) Official di WhatsApp, biar tidak ketinggalan terkait info terkait Uji Kompentensi Pihak Lain/Kuasa
https://whatsapp.com/channel/0029VbBODJu47XeKbdwhnY2S
--
t.me/FAQcoretax
#InfoPenyelesaianKendala
Telah dideploy perbaikan atas kendala masuknya nilai setoran PPh Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PPh TB) yang sudah divalidasi (Suket terbit) ke dalam konsep Induk SPT Unifikasi.
Saat ini seharusnya nilai setoran tersebut tidak lagi masuk ke Induk SPT Masa Unifikasi, silakan dicoba.
Pastikan sudah lakukan CCLoLi atau mode Incognito
—
t.me/FAQcoretax
Telah dideploy perbaikan atas kendala masuknya nilai setoran PPh Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PPh TB) yang sudah divalidasi (Suket terbit) ke dalam konsep Induk SPT Unifikasi.
Saat ini seharusnya nilai setoran tersebut tidak lagi masuk ke Induk SPT Masa Unifikasi, silakan dicoba.
Pastikan sudah lakukan CCLoLi atau mode Incognito
—
t.me/FAQcoretax
#InfoPenyelesaianKendala
Baru saja deploy perbaikan atas kendala Error:
saat submit Pelaporan SPT Unifikasi, Bea Meterai, PMSE, PPh 21/26
Silakan dicoba dan mohon feedbacknya.
Pastikan sudah lakukan CCLoLi atau mode Incognito
—
t.me/FAQcoretax
Baru saja deploy perbaikan atas kendala Error:
Http failure response for 500 OK
saat submit Pelaporan SPT Unifikasi, Bea Meterai, PMSE, PPh 21/26
Silakan dicoba dan mohon feedbacknya.
Pastikan sudah lakukan CCLoLi atau mode Incognito
—
t.me/FAQcoretax
#InfoPenangananKendala
Saat ini kendala pada sistem pelaporan SPT Masa Unifikasi yang sedang dalam penanganan tim terkait
🚨 Kendala: Nilai setoran PPh Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PPh TB) yang sudah divalidasi (Suket terbit) justru ikut ditarik ke dalam konsep Induk SPT Unifikasi. Hal ini menyebabkan perhitungan SPT menjadi tidak sesuai dan memunculkan status Lebih Bayar (LB) yang tidak seharusnya.
📖 Ketentuan Seharusnya: Berdasarkan Pasal 171 ayat (3) PMK 81 Tahun 2024, PPh TB yang sudah divalidasi dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan. Sehingga, nominal tersebut seharusnya tidak masuk lagi ke Induk SPT.
🛠 Status: Kendala ini sedang dilakukan perbaikan secepatnya agar Wajib Pajak dapat kembali men-submit SPT dengan nominal dan status yang benar.
—
t.me/FAQcoretax
Saat ini kendala pada sistem pelaporan SPT Masa Unifikasi yang sedang dalam penanganan tim terkait
🚨 Kendala: Nilai setoran PPh Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PPh TB) yang sudah divalidasi (Suket terbit) justru ikut ditarik ke dalam konsep Induk SPT Unifikasi. Hal ini menyebabkan perhitungan SPT menjadi tidak sesuai dan memunculkan status Lebih Bayar (LB) yang tidak seharusnya.
📖 Ketentuan Seharusnya: Berdasarkan Pasal 171 ayat (3) PMK 81 Tahun 2024, PPh TB yang sudah divalidasi dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan. Sehingga, nominal tersebut seharusnya tidak masuk lagi ke Induk SPT.
🛠 Status: Kendala ini sedang dilakukan perbaikan secepatnya agar Wajib Pajak dapat kembali men-submit SPT dengan nominal dan status yang benar.
—
t.me/FAQcoretax
Beberapa pelaporan SPT Masa (PPh Unifikasi, SPT Bea Materai, dll) mengalami kendala dengan notifikasi
Http failure response for 500 OK
Hal ini sudah dilaporkan dan sedang dalam penanganan tim pengembang.
Akan kami sampaikan segera setelah mendapatkan kabar updatenya..
---
t.me/FAQcoretax
