FAQ Coretax

21 jam yang lalu

#KreditPajakLN #PPhPasal24 #SPTTahunanBadan
235. Jika saya punya kredit pajak penghasilan dari luar negeri di SPT Tahunan Badan, bagaimana caranya di Coretax?

Aktifkan di Induk ➜ Isi L3 Bagian A sesuai penghitungan BMKP ➜ Upload Bukti di Induk➜ Selesai

Berikut tahapannya:
1️⃣ AKTIFKAN DULU DI INDUK SPT

Masuk ke Induk SPT Bagian E angka 13, lalu pilih “Ya” pada pertanyaan "Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?"
👉 Langkah ini wajib agar Lampiran 3 (L-3) terbuka/dapat diakses.

2️⃣ ISI DETAIL DI LAMPIRAN 3 (L3)

Masuk ke L3 bagian A ➜ Bagian penghasilan luar negeri, lalu klik +Tambah.

Isi secara manual data berikut:
* Nama pemotong & negara, tanggal PPh terutang/dibayar/dipotong di LN
* Jenis penghasilan LN (dividen, bunga, dll)
* Nilai Penghasilan Neto LN & PPh terutang/dibayar/dipotong LN (dalam Rupiah hasil konversi sesuai kurs saat terutang/dibayar/dipotong di LN)
* Mata Uang Asing
* PPh Terutang/Dibayar/Dipotong (dalam mata uang asing)
* Kredit pajak yang bisa dipakai (Rupiah)
💡 Ingat: Nilai kredit pajak yang diakui adalah nilai yang paling kecil sesuai BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK (BMKP). Silakan hitung di luar Coretax sesuai petunjuk pada gambar.

3️⃣ UPLOAD DOKUMEN PENDUKUNG (WAJIB)

Kembali ke Induk SPT ➜ Bagian I (Lampiran Lainnya).
Cari poin huruf "d. Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri", lalu upload PDF:
* 📄 Bukti potong/bayar pajak luar negeri
* 📄 Laporan keuangan, dan:
* 📄 SPT dari negara sumber penghasilan serta
* 📄 Dokumen Lain yang mendukung
yang memenuhi ketentuan Pasal 8 PMK-192/PMK.03/2018 dan Lampiran PER-11/PJ/2025 hal 678

4️⃣ PENGECUALIAN (PENGHASILAN BEBAS PAJAK)

Misal: Dividen Luar Negeri yang diinvestasikan kembali di Indonesia dan memenuhi ketentuan Realisasi Investasi PMK-81
* JANGAN masukkan ke L3, tapi dilaporkan di L4 Bagian B.
* Cukup centang di Induk SPT Bagian H (Pernyataan).
* Lapor Realisasi Investasi secara terpisah melalui fitur layanan Coretax.

✨ CATATAN:
Penghasilan Luar Negeri harus terlaporkan untuk dihitung PPh terutangnya dengan Tarif PPh ketentuan umum Pasal 17.

--
t.me/FAQcoretax

sehari yang lalu

FAQ Coretax

#SolusiSementara Bapak ibu yang terkendala Proses Submit Sedang Berjalan (Saat proses Submit SPT), Silakan PM saya di @rahmatullahbarkat atau @rindang012 (Pilih salah satu, jangan double) dengan format sama persis di bawah (ketuk untuk copas): Eskalasi…

Tolong jangan sampai salah ketik NPWP, yang diminta adalah NPWP WP yang lapor SPT, bukan yang impersonate.

sehari yang lalu

#SolusiSementara
Bapak ibu yang terkendala Proses Submit Sedang Berjalan (Saat proses Submit SPT),

Silakan PM saya di @rahmatullahbarkat atau @rindang012 (Pilih salah satu, jangan double) dengan format sama persis di bawah (ketuk untuk copas):

Eskalasi Proses Submit Sedang Berjalan
- NPWP (Bukan PIC/Signer):
- Nama:
- Jenis SPT: Tahunan Badan/Tahunan OP/PPN/PPh 21/PPh Unifikasi (Pilih salah satu)
- Masa: MMYYYY
- Nomor Tiket Melati: (Jika ada)
- Error sejak: DD/MM/YYYY pukul HH:MM WIB

Berkala kami coba oper ke tim PSIAP untuk dibantu sesegera mungkin.

Catatan: Tolong jangan sampai salah ketik NPWP, yang diminta adalah NPWP WP yang lapor SPT, bukan NPWP PIC/Signer yang impersonate.

—
t.me/FAQcoretax

SolusiSementara

sehari yang lalu

#Reminder #TIPS
234. Bagaimana jika terdapat pembayaran Angsuran PPh 25 yang belum masuk ke Induk SPT Tahunan, termasuk pembayaran PPh final UMKM di lampiran peredaran bruto?

Jika setelah posting SPT pertama kali, datanya kurang, maka selain harus mengecek data pembayaran sudah masuk ke buku besar, maka selanjutnya adalah HAPUS KONSEP dan BUAT KONSEP SPT kembali.

Oleh karena itu: Biar nggak capek ngulang dari awal isian SPT, SETELAH KLIK POSTING SPT PERTAMA KALI, jangan langsung buru-buru isi lampiran lain.

TIPS - Silakan CEK ini dulu:

✅ 1. Total Angsuran PPh 25 di Induk
Pastikan total nilai angsuran PPh 25 (jika ada) sudah masuk ke Induk SPT.
✅ 2. Cek Pembayaran PPh Final
Pastikan pembayaran PPh Final (seperti PP 55 UMKM) atau L4A Final sudah cocok nilai pembayaran per masanya.

⚠️ JIKA DATA DI ATAS BELUM MASUK/KOSONG:
➜ Langsung HAPUS KONSEP SPT tersebut, dan buat konsep baru.
➜ HAPUS KONSEP dan BUAT KONSEP baru termasuk jika terdapat pembayaran angsuran PPh 25, PPh Final, termasuk 0.5% PP 55, yang baru dilakukan setelah konsep SPT terlanjur dibuat.

✨ MENGAPA?
Sistem hanya menarik data pembayaran saat pembuatan konsep dan posting SPT pertama kali. Klik POSTING SPT kedua dan seterusnya tidak akan menarik data pembayaran, melainkan hanya update bukti pemotongan/pemungutan (Bupot).

🔄 JIKA TERDAPAT UPDATE BUPOT:

➜ Kalau terdapat bukti potong baru (batal/tambah/ubah) atau ada error "terdapat bukti potong lain ditemukan", silakan klik "POSTING SPT" ulang. Bupot akan ter-update tanpa harus hapus konsep SPT.
➜ NAMUN: Jika terdapat bupot yang terlanjur terhapus, dan ingin ditarik otomatis lagi, Bupot yang terhapus tersebut hanya bisa dipanggil dengan cara HAPUS dan BUAT KONSEP SPT (sama kasusnya dengan pembayaran angsuran 25/PPh Final). Alternatif lain, direkam secara manual.

📍 CATATAN PENTING:

Pastikan juga memang pembayaran angsuran 25 Badan (KAP 411126-100) dan PPh final UMKM (411128-420) sudah tercatat di buku besar, dengan kode akun pajak, masa, dan tahun pajak yang benar.

Jangan sampai data tidak masuk ke SPT karena memang belum sinkron atau ada kesalahan setor kode akun/masa pajak.

--
t.me/FAQcoretax

Reminder TIPS

sehari yang lalu

FAQ Coretax

#Pembayaran #PerpanjanganSPT 231. Bagaimana logika sistem untuk melunasi SPT Tahunan yang mendapatkan izin perpanjangan penyampaian SPT, jika ternyata terdapat selisih kurang? 🎯 PRINSIP UTAMA SPT Tahunan di Coretax tidak dapat dilunasi secara hybrid (campuran)…

#SPTTahunanBadan #Deposit
233. Jika saya sudah bayar billing deposit perpanjangan SPT (411618-200) namun ternyata permohonan perpanjangan penyampaian SPT ditolak. Apakah deposit yang sudah bayarkan tersebut bisa digunakan untuk pembayaran SPT Tahunan?

✅ Bisa. Namun harap pastikan pemilihan kombinasi jawaban saat submit SPT tepat, yakni:
❓ Tahap 1: "Pilih Tax Deposit Perpanjangan: Apakah Anda ingin menggunakan saldo Tax Deposit (Permohonan Perpanjangan SPT 411618-200)?"
(Pilihan: Ya / Tidak) ➜ Pilih YA

❓ Tahap 2: "Pilih cara pembayaran" (Pilihan: Pemindahbukuan Deposit / Buat Kode Billing) ➜ Pilih Pemindahbukuan Deposit

Selanjutnya pahami konsekuensi pilihan lengkapnya pada FAQ 231

—
t.me/FAQcoretax

FAQ Coretax

#Pembayaran #PerpanjanganSPT
231. Bagaimana logika sistem untuk melunasi SPT Tahunan yang mendapatkan izin perpanjangan penyampaian SPT, jika ternyata terdapat selisih kurang?

🎯 PRINSIP UTAMA
SPT Tahunan di Coretax tidak dapat dilunasi secara hybrid (campuran)…

SPTTahunanBadan Deposit

sehari yang lalu

#SPTTahunanBadan #L8
232. Saya WP Badan yang omzetnya ≤ Rp50 Miliar, tarif PPh apa yang dipilih di Induk SPT? Boleh pilih selain Tarif Pasal 31E?

WP omzet s.d. 50 M WAJIB pilih Tarif Pasal 31E (fasilitas) dan TIDAK BOLEH pilih tarif lain.

📌 KETENTUAN (UU PPh Pasal 31E)

Tarif ini berlaku untuk WP Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto ≤ Rp50 miliar per tahun. Artinya ini bukan pilihan bebas, melainkan kewajiban mutlak/mandatory by regulasi.

Di Induk SPT, pastikan pilih:
👉 "Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh" di Induk SPT (Bagian D angka 11).

❌ KENAPA TIDAK BOLEH PILIH TARIF LAIN?

1️⃣ Tarif Umum (Pasal 17 ayat 1 huruf b): Tarif normal 22%. Ini hanya untuk WP Badan dengan omzet > Rp50 miliar atau BUT.
➜ Anda tidak memenuhi syarat

2️⃣ Tarif Fasilitas Pasal 17 ayat (2b): Tarif diskon (±19%). Hanya untuk perusahaan Terbuka (Tbk) dengan syarat spesifik (misalnya: saham ≥40% diperdagangkan di BEI).
➜ Umumnya tidak relevan untuk WP biasa

3️⃣ Tarif Pajak Lainnya: Untuk sektor khusus seperti kontrak pertambangan MINERBA, dan GEOTERMAL dengan syarat tertentu.
➜ Tidak berlaku umum

💡 JIKA OMZET DI BAWAH RP4,8 MILIAR (UMKM)?
Walaupun WP Badan gunakan skema PPh Final UMKM (PP 23/2018 atau PP 55/2022), di Induk SPT tetap wajib pilih Pasal 31E.

⚙️ IMPLIKASI DI CORETAX

Saat pilih Pasal 31E di Induk SPT, sistem membuka Lampiran L-8. Penghitungan PPh terutang pindah di Lampiran 8 tersebut.

Di L-8 akan dibagi Penghasilan Kena Pajak mana yang dapat fasilitas diskon 50% tarif (11%), dan bagian mana yang kena tarif normal (22%).
➜ WP Badan cukup ISI JUMLAH BRUTO secara manual, mencakup penghasilan usaha utama maupun di luar kegiatan utama.

NILAI BRUTO L8

Pastikan isi manual penghasilan bruto di L8 tsb dari hasil jumlah:
* Ph Non Final (Total Penjualan Usaha dan Pendapatan Luar Usaha dari L-1)
* Ph Final (Lampiran 4A), dan
* Ph Bukan Objek Pajak (Lampiran 4B)
Sesuai ketentuan PER-11/PJ/2025

Selanjutnya: Hasil 'PPh Terutang' L-8 akan pindah secara otomatis ke
Induk SPT Bagian D Angka 1

🧾 KESIMPULAN:
* HARUS pilih Pasal 31E
* TIDAK BOLEH pilih tarif lain
* Berlaku mandatory jika omzet ≤ Rp50 miliar
* BRUTO = JUMLAH TOTAL BRUTO dari Ph final, non final, bukan objek

--
t.me/FAQcoretax

SPTTahunanBadan L8

3 hari yang lalu

FAQ Coretax

#Update Infonya" Proses autosave di SPT Tahunan diubah menjadi 3 jam sekali. Silakan pastikan untuk simpan konsep SPT secara manual secara berkala. Semoga kita semua diberikan kekuatan lebih menghadapi error/lambatnya Coretax belakangan ini. 🙏 — t.me/FAQcoretax

#InfoPenyelesaianKendala #SPTtahunan #DER #updateInfo

Bersamaan dengan deploy penambahan durasi autosave draft SPT untuk mengatasi pesan error "Object Reference not set to an instance of an object" saat pelaporan SPT Tahunan Badan, telah diselesaikan pula fixing:

Perhitungan rata-Rata Saldo Utang untuk seluruh jenis SPT Badan pada Lampiran 11B Bagian Tabel II.A dimana sebelumnya Saldo Rata-Rata Utang pada kolom Rata-Rata tidak dibagi sesuai jumlah bulan

Perhitungan DER (Debt to Equity Ratio) untuk seluruh jenis SPT Badan pada Lampiran 11B Bagian II Tabel C yang mengubah hasil perhitungan DER dari sebelumnya 1:xx menjadi xx:1

Semoga informasi ini membantu

Extra info:

Telah ditambahkan tombol DELETE ALL untuk menghapus semua data pada Lampiran 4 Tabel A Pengahasilan yang dikenakan PPh yang bersifat Final dan Lampiran 15E Penyusutan Kelompok I, II, dan III pada SPT Tahunan badan.

--
t.me/FAQcoretax

FAQ Coretax

Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).

⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.

Diskusi 👉 @konsulgabjatim1

InfoPenyelesaianKendala SPTtahunan DER updateInfo

4 hari yang lalu

#InfoPenangananKendala

Error "Tidak Semua Pemicu wajib telah dieksekusi" sudah dilaporkan dan masih ditangani. Ditunggu besok ya.

--
t.me/FAQcoretax

FAQ Coretax

Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).

⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.

Diskusi 👉 @konsulgabjatim1

InfoPenangananKendala

4 hari yang lalu

#Update

Infonya" Proses autosave di SPT Tahunan diubah menjadi 3 jam sekali. Silakan pastikan untuk simpan konsep SPT secara manual secara berkala.

Semoga kita semua diberikan kekuatan lebih menghadapi error/lambatnya Coretax belakangan ini. 🙏

—
t.me/FAQcoretax

FAQ Coretax

Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).

⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.

Diskusi 👉 @konsulgabjatim1

Update

4 hari yang lalu

#Sharing
TIPS BIAR LANCAR AKSES CORETAX

Bagi rekan-rekan atau Wajib Pajak yang sedang mengalami kendala Coretax lambat, loading terus, atau error jaringan, silakan coba tips GANTI KONEKSI INTERNET.

Gunakan jaringan data seluler atau tethering dari HP (kuota pribadi seperti Indosat, XL, dsb).

Berdasarkan laporan riil di lapangan hari ini, akses Coretax terbukti jauh lebih lancar saat menggunakan jaringan data seluler dibandingkan WiFi/jaringan kantor.

🎁 Sekadar Mengingatkan (Terkait Natura):

Jangan lupa bahwa pemberian fasilitas kerja seperti telepon seluler beserta sarana penunjangnya (kuota internet), yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang pekerjaan adalah:
✅ Masuk natura/kenikmatan yang bisa dibiayakan oleh perusahaan (Deductible Expense)
✅ BUKAN merupakan objek Pajak Penghasilan bagi pegawai yang menerima (Non-Taxable Income)

(Masuk ke dalam daftar batasan natura/kenikmatan yang tidak dikenai PPh cfm. Lampiran PMK-66/2023).

Jadi, jangan lupa minta diganti/reimburse ke kantor ya! 😉

--
t.me/FAQcoretax

FAQ Coretax

Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).

⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.

Diskusi 👉 @konsulgabjatim1

Sharing

5 hari yang lalu

Dalam waktu 2 jam ke belakang sejak pukul 13.00 WIB, apakah saat ini akses pengisian dan pelaporan SPT sudah lancar?

Final Results

12%

OKE! Isian konsep SPT sudah muncul, pengisian SPT sudah bisa, dan submit sudah bentuk billing ✅ 👍

28%

MASIH ERROR/LAMBAT (SPT Tahunan OP). 🚫

56%

MASIH ERROR/LAMBAT (SPT Tahunan Badan). 🚫

32%

MASIH ERROR/LAMBAT (SPT Masa PPh/PPN). 🚫

24%

Belum coba, saya masih memantau 🙄

5 hari yang lalu

Konsep SPT Tahunan Badan sudah diisi (nyicil), sudah disimpan konsep, saat coba edit kembali, seluruh isian kosong. Apakah mengalami?

Final Results

85%

IYA, seluruh isian hilang kembali kosong, lampiran hilang semua.😭

15%

Tidak, aman kok 👍

5 hari yang lalu

Infonya: Kondisi server saat ini masih sama dengan kondisi kemarin sampai dengan hari ini sebelum 10.45.

Selanjutnya: server SPT Tahunan Badan akan dimatikan sementara mulai 12.00 - 12.15 (15 menit).

SPT Tahunan OP dan SPT Masa PPN (Faktur) seharusnya tidak akan terdampak.

—
t.me/FAQcoretax

FAQ Coretax

Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).

⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.

Diskusi 👉 @konsulgabjatim1

5 hari yang lalu

Akses SPT Tahunan Badan ditunda dulu ya, akses lagi setelah jam 11.00 WIB hari ini.

6 hari yang lalu

#Pembayaran #PerpanjanganSPT
231. Bagaimana logika sistem untuk melunasi SPT Tahunan yang mendapatkan izin perpanjangan penyampaian SPT, jika ternyata terdapat selisih kurang?

🎯 PRINSIP UTAMA

SPT Tahunan di Coretax tidak dapat dilunasi secara hybrid (campuran) dalam SATU kali proses Submit SPT (Bayar dan Lapor).

➡️ Saat lapor, WP harus memilih satu jalur pelunasan utuh:
• Pakai Deposit 411618 saja (baik KJS 100 dan/atau KJS 200), ATAU
• Pakai Kode Billing saja

────────────────────
🧾 CONTOH KASUS

WP Badan memperoleh izin perpanjangan penyampaian SPT:
• Saldo Deposit Perpanjangan SPT (411618 KJS 200) = Rp10 juta
• KB SPT Tahunan = Rp11 juta

Hasilnya tergantung kombinasi 2 jawaban saat Submit SPT:
❓ Tahap 1: __"Pilih Tax Deposit Perpanjangan: Apakah Anda ingin menggunakan saldo Tax Deposit (Permohonan Perpanjangan SPT 411618-200)?"__ (Pilihan: Ya / Tidak)
❓ Tahap 2: __"Pilih cara pembayaran"__ (Pilihan: Pemindahbukuan Deposit / Buat Kode Billing)

—
📊 4 SKENARIO PELUNASAN:

1️⃣ Jika pilih: YA ➜ Pemindahbukuan Deposit

Sistem akan memakai saldo KJS 200 terlebih dahulu, lalu mencari saldo KJS 100 untuk menutup kekurangannya.
Dalam contoh: WP harus top-up dulu Deposit 411618 KJS 100 sebesar Rp1 juta sebelum lapor.
👉 Ini alur yang PALING DISARANKAN.

✅ PENTING: Deposit juga cegah sanksi bunga jika disetorkan sebelum batas lapor normal SPT Tahunan (paling lambat 30 April).

2️⃣ Jika pilih: TIDAK ➜ Pemindahbukuan Deposit

WP tidak gunakan saldo deposit perpanjangan KJS 200. Sistem hanya akan melihat saldo deposit umum KJS 100. Jika saldo KJS 100 tidak cukup menutup seluruh KB, sistem akan memunculkan pilihan kode billing.

⚠️ Konsekuensi: Deposit KJS 200 dianggap tidak dipakai sama sekali. Jika Deposit KJS 100 tidak cukup: pembayaran Billing berpotensi kena sanksi bunga.

3️⃣ Jika pilih: YA ➜ Buat Kode Billing

WP menyatakan gunakan deposit perpanjangan, tetapi tetap memilih pembayaran dengan kode billing.
Dalam contoh: Sistem akan menerbitkan kode billing PENUH (Rp11 juta).

⚠️ Konsekuensi: Deposit KJS 200 sebesar Rp10 juta tidak otomatis terpakai (mengendap), lalu harus diurus tersendiri melalui PBK atau PYSTT. Pembayaran Billing berpotensi kena sanksi bunga.

4️⃣ Jika pilih: TIDAK ➜ Buat Kode Billing

Sistem tetap menerbitkan billing penuh sebesar seluruh KB.
⚠️ Konsekuensi: Sama seperti Kasus 3 (Deposit mengendap).

—
⚠️ CATATAN PENTING:

• Deposit sebaiknya dibayar sebelum batas waktu normal lapor SPT (paling lambat 30 April), guna hindari sanksi bunga pasal 8 ayat (2) UU KUP.
• Saat buat billing Deposit (411618), JANGAN SALAH MATA UANG. Jika pembukuan dollar: pakai mata uang Dollar Amerika Serikat.

────────────
📌 KESIMPULAN

1. Tidak ada billing selisih otomatis. (Sistem tidak akan otomatis membuat billing atas selisih Rp1 juta saja).

2. Alur terbaik adalah TOP-UP DULU. ✅ Top-up selisih ke Deposit 411618 KJS 100, pastikan total saldo cukup (KJS 200+KJS 100), baru lapor (Pilih YA ➜ Pemindahbukuan Deposit).

3. Deposit yang tidak terpakai akan mengendap. Jika telanjur pilih Buat Kode Billing, saldo KJS 200 tidak ikut dipakai dan harus dibereskan melalui Permohonan PBK atau PYSTT.

--
t.me/FAQcoretax

Pembayaran PerpanjanganSPT