Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).

⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.

Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
Paparan Materi Edukasi #Coretax

KPP Pratama Surabaya Rungkut
Tampilan Baru versi 19 Desember 2024

Penambahan:
1. Materi Perbandingan Probis
2. Penjelasan lebih rinci terkait Role Akses dan Delegasi
3. Penjelasan lebih detail terkait XML

Terms: materi dapat berubah sesuai perkembangan sistem dan ketentuan terbaru.
19122024_Rungkut_Paparan_Edukasi_Coretax_Terbaru_Simulator_x_Perbandingan.pdf
44.2 MB
Coretax
Rekaman Edukasi Coretax Terakhir 2024, Live Demo dan Perbandingan Probis
Kamis, 19 Desember 2024

Dapat juga ditonton di Youtube:
https://youtu.be/3UVEy0733Cg?si=kdxkGboxletkhu-X
Materi diunduh di: https://t.me/infopajaksbyrungkut/1134

📢 Wajib Nonton! Diimplementasikan Januari 2025:

🎯 Isi Materi yang Dibahas:
✅ Seluk-beluk Coretax dan Persiapannya
✅ Cara Mencoba Coretax melalui Aplikasi Simulator Terpandu
✅ Panduan Penggunaan Coretax
✅ Live Demo dan Perbandingan Proses Bisnis Saat Ini & Masa Depan

⏰ Timestamps (Klik untuk Lompat):
0. Pembukaan & Pendahuluan:
0:07:58 - Keynote Speech Kepala Kantor
0:15:00 - Pembukaan Materi oleh Pemateri
0:20:25 - Apa itu Coretax, Persiapan
0:28:57 - Transisi Legacy ke Coretax
0:31:02 - Overview Aktivitas Edukasi Coretax Online
1. Simulator Terpandu Coretax:
0:34:28 - Pendaftaran Simulator Terpandu
0:39:27 - Pengenalan Simulator Terpandu
2. Penjelasan Umum:
0:42:48 - Cara Akses Coretax
0:49:41 - Role Akses
0:51:43 - Digital Certificate, Perubahan
0:55:47 - Transisi Sertifikat Elektronik
3. Update Data:
0:57:19 - Update Data dan Mapping Delegasi di Coretax
1:01:29 - Penggantian PIC
1:12:45 - Penambahan Hak Akses Pegawai
1:14:07 - Assign & Daftar Role
1:15:31 - Akses & Kerahasiaan Antar Role
1:17:25 - Penambahan Kuasa
1:20:08 - Pencabutan Kuasa
4. Akses Taxpayer Profile:
1:22:24 - Akses Taxpayer Profile
Pembuka Aktivitas 2:
1:26:32 - Pembuka Aktivitas 2 & Q&A Aktivitas 1
5. Deposit Pajak:
1:32:09 - Deposit Pajak
1:42:49 - Pokok Perubahan Probis Pembayaran
6. e-Tax Invoice (e-Faktur):
1:44:35 - Pokok Perubahan Probis Faktur dan SPT PPN
1:46:21 - Dashboard Faktur
1:48:04 - Faktur Keluaran & Pokok Perubahan PK
1:59:20 - Faktur Masukan & Pokok Perubahan PM
2:08:48 - SPT Masa PPN & Pokok Perubahan SPT Masa
7. Taxpayer Ledger:
2:17:59 - Taxpayer Ledger (Buku Besar)
Pembuka Aktivitas 3:
2:20:20 - Pembuka Aktivitas 3 & Q&A Aktivitas 2
8. e-Bupot:
2:24:30 - Pembuatan Bukti Potong 23/Setor Sendiri & Pokok Perubahan eBupot
2:37:16 - Skema Upload XML
2:47:26 - Pembuatan dan Pembayaran SPT Masa Unifikasi
2:49:42 - Pembuatan Bukti Potong A1
2:52:49 - Pokok Perubahan SPT Masa 21
09. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi:
2:57:22 - SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
11. Pengawasan:
3:05:25 - Membayar STP
3:07:03 - Menanggapi SP2DK
12. Pemeriksaan:
3:08:30 - Pemeriksaan
13. Update Family Tax Unit (FTU):
3:10:31 - Update Family Tax Unit
14. Layanan Wajib Pajak:
3:13:02 - Layanan Wajib Pajak
13. Penutup:
3:13:20 - Bahan Edukasi Coretax
3:14:30 - Kiumpulan Tanya Jawab Coretax

#Coretax #EdukasiPajak #PajakKuatAPBNSehat #KPPPratamaSurabayaRungkut
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Coretax EdukasiPajak PajakKuatAPBNSehat KPPPratamaSurabayaRungkut
Rekaman Edukasi Coretax
Kamis, 12 Desember 2024
Youtube: https://youtu.be/4SK2ajgBw_o?si=NuSPps1syWydTce0
Unduh PDF Materi: https://t.me/infopajaksbyrungkut/1134

📢 Harus Tahu Sebelum Januari 2025: Edukasi Coretax KPP Pratama Surabaya Rungkut

🎯 Materi Lengkap yang Dibahas:
✅ Seluk-beluk Coretax dan Persiapannya
✅ Cara Mencoba Coretax melalui Aplikasi Simulator Terpandu
✅ Panduan Penggunaan Coretax
✅ Live Demo dan Perbandingan Proses Bisnis Saat Ini & Masa Depan

⏰ Timestamps (Klik untuk Lompat):

Pembukaan & Pendahuluan:
0:11:50 - Pembukaan Materi
0:14:15 - Apa itu Coretax dan Persiapannya
0:25:15 - Overview Edukasi Online
1. Simulator Terpandu Coretax:
0:29:05 - Pendaftaran Simulator Terpandu
0:33:04 - Pengenalan Simulator Terpandu
2. Penjelasan Umum:
0:36:40 - Penjelasan Umum
0:37:05 - Laman Login
0:45:20 - Role Akses
0:49:25 - Digital Certificate
3. Update Data:
0:54:40 - Update Data
1:03:46 - Penggantian PIC
1:11:59 - Penambahan Hak Akses Pegawai
1:18:26 - Penambahan Kuasa
1:22:58 - Pencabutan Kuasa
4. Akses Taxpayer Profile:
1:25:17 - Akses Taxpayer Profile
Pembuka Aktivitas 2:
1:32:50 - Pembuka Aktivitas 2
5. Deposit Pajak:
1:33:26 - Deposit Pajak
6. e-Tax Invoice (e-Faktur):
1:44:02 - Dashboard Faktur
1:54:05 - Faktur Keluaran
2:01:48 - Faktur Masukan
2:08:48 - SPT Masa PPN
7. Taxpayer Ledger:
2:19:18 - Taxpayer Ledger
8. e-Bupot:
2:20:44 - Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23/Pasal 4 Ayat (2)/Setor Sendiri
2:26:44 - Skema Upload XML
2:32:31 - Pembuatan dan Pembayaran SPT Masa Unifikasi
9. Pembuatan Bukti Potong A1:
2:34:42 - Pembuatan Bukti Potong A1
10. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi:
2:40:10 - SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
11. Pengawasan:
2:45:25 - Menanggapi SP2DK
2:46:40 - Membayar STP
12. Pemeriksaan:
2:50:34 - Pemeriksaan
13. Update Family Tax Unit (FTU):
2:53:10 - Update Family Tax Unit
14. Layanan Wajib Pajak:
2:56:00 - Layanan Wajib Pajak

#Coretax #EdukasiPajak #PajakKuatAPBNSehat #KPPPratamaSurabayaRungkut
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Coretax EdukasiPajak PajakKuatAPBNSehat KPPPratamaSurabayaRungkut
Intermezzo materi
16. Apakah sertifikat elektronik (.p12) lama masih harus perpanjang?
#Legacy

Sertifikat elektronik lama (.p12) untuk keperluan e-Faktur Desktop, web-eFaktur, eBupot Unifikasi, harus diperpanjang agar tetap dapat menggunakan layanan tersebut untuk kewajiban pajak atas masa dan tahun pajak 2024 dan sebelumnya.


17. Apakah sertifikat digital yang diajukan di coretax dapat digunakan untuk aplikasi legacy?
#Legacy
Tidak dapat, karena jenis ekstensi sertifikatnya berbeda.


18. Bila sertifikat digital dari Coretax tidak dapat digunakan di aplikasi Legacy, apakah setelah coretax diimplementasikan pengajuan sertifikat untuk aplikasi legacy hanya dapat dilakukan KPP seperti aturan berlaku (existing)? Sedangkan sertifikat digital dari coretax untuk keperluan di Coretax saja?
#Legacy
- Ya. Setelah Coretax diimplementasikan, aplikasi e-Registration untuk penerbitan sertifikat elektronik versi legacy masih dilakukan. Khususnya dalam rangka kebutuhan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak pada aplikasi legacy, atas masa pajak, bagian tahun pajak dan/atau tahun pajak 2024 dan sebelumnya.

@FAQcoretax

⚠️ Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan dan pengembangan sistem dan bukan merupakan sumber hukum.
Legacy Legacy Legacy
Bila terdapat pertanyaan terkait CORETAX, silakan diposting di @diskusipajaksbyrungkut 👍
15. Apa saja role akses atau peran yang dapat didelegasikan oleh PIC Utama kepada pegawai/pengurus/kuasa dalam Coretax?
#ManajemenAkses

PIC Utama dapat delegasikan satu atau lebih peran tertentu kepada satu atau lebih pegawai, pengurus, atau kuasa melalui menu "My Representatives".

Peran ini terbagi menjadi dua kelompok besar:
📥 DRAFTER: Pembuat Konsep SPT, Bukti Potong, dan Faktur Pajak.
📝 SIGNER: Penandatangan SPT, Bukti Potong, dan Faktur Pajak.

Dengan pembagian peran ini, perusahaan bisa lebih efisien mengatur dan membatasi hak akses kewajiban perpajakan. Tugas jadi lebih jelas, aman, dan sesuai tanggung jawab masing-masing. 💼✅

Update daftar role [ke sini]

--
@FAQcoretax
ManajemenAkses
14. Karyawati ditunjuk untuk eFaktur cuti hamil. Tidak mungkin menggunakan akun coretax pribadinya. Bagaimana solusinya?
#ManajemenAkses

Solusi Jika Karyawan yang Menangani e-Faktur Sedang Cuti Panjang

Ketika karyawan yang biasa mengurus e-Faktur sedang cuti panjang seperti cuti hamil, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan berjalan dengan baik. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:

1. Tunjuk Pengganti Sementara🧑‍💻
Perusahaan bisa menunjuk pengganti sementara melalui sistem Coretax. PIC (Person in Charge) dapat memberikan akses kepada pengganti dengan menggunakan fitur “My Representative” atau “Wakil/Kuasa Saya”.

Yang perlu diperhatikan: ✅
- Terdaftar di Coretax: Pengganti harus memiliki NPWP atau NIK yang sudah terdaftar di sistem.
- Proses Pendaftaran: PIC harus mendaftarkan pengganti sebagai Pihak Terkait (Related Parties) di Coretax sebelum memberikan akses.
- Akses Terbatas: Peran yang diberikan dapat dibatasi sesuai kebutuhan perusahaan, misalnya hanya untuk membuat atau mengelola e-Faktur.

2. Jangan Gunakan Akun Karyawan yang Cuti 🚫
Penggunaan akun pribadi karyawan yang sedang cuti dilarang keras. Selain melanggar aturan keamanan data, ini juga berisiko terjadi penyalahgunaan data penting perusahaan. Setiap akun di Coretax hanya boleh diakses oleh pemilik aslinya.

3. Cabut Akses Setelah Cuti Berakhir 🔐
Setelah karyawan yang bersangkutan kembali bekerja, PIC bisa mencabut akses pengganti melalui fitur “Manage Access” di Coretax. Dengan begitu, karyawan tersebut bisa kembali mengelola e-Faktur sesuai dengan perannya semula.

4. Gunakan Jasa Konsultan Pajak (Opsional) 🏢
Jika perusahaan tidak memiliki pengganti internal yang sesuai, mempekerjakan konsultan pajak profesional adalah solusi yang bisa dipertimbangkan. Pastikan konsultan tersebut terdaftar resmi di SIKOP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) agar proses perpajakan tetap sesuai aturan.

Kesimpulan:
Dengan langkah-langkah di atas, perusahaan dapat memastikan operasional pajak tetap berjalan aman dan sesuai aturan, meskipun ada karyawan yang sedang cuti panjang. Data tetap terlindungi, pajak tetap terkelola dengan baik, dan perusahaan tetap patuh pada regulasi yang berlaku. 😊💪

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
ManajemenAkses
13. Apakah dengan implementasi CORETAX, DJP Online tidak dapat digunakan lagi? Bila masih, kapan harus menggunakan DJP Online dan kapan menggunakan CORETAX?
#MasaTransisi

Sistem DJP Online Masih Digunakan:

🗓 Pajak Tahun 2024 dan Sebelumnya:
Pelaporan dan pembayaran SPT untuk pajak tahun 2024 ke bawah tetap pakai DJP Online.
Contoh: Melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2024 atau SPT Masa PPN November 2024 harus lewat DJP Online.

💳 Kode Billing 2024:
Masih berlaku, tapi pembayaran harus pakai DJP Online, bukan Coretax.
Contoh: Kode billing untuk PPh Pasal 25 Desember 2024 yang dibuat di 2024 atau 2025 tetap bisa dipakai di DJP Online.

📂 Migrasi Data:
Data pembayaran dari DJP Online akan dipindahkan ke Coretax dan harus muncul di Taxpayer Ledger supaya bisa digunakan untuk pembayaran/pengembalian pajak.
Contoh: Pembayaran PPh Pasal 29 tahun 2023 di DJP Online akan dimigrasi ke Coretax agar bisa dipakai di tahun 2025.

🎯 Pengecualian: Wajib Pakai Coretax Sejak Awal:
🏠 PPh Final Tanah & Bangunan:
Semua proses pembuatan kode billing dan pembayaran pakai Coretax, meski transaksinya di tahun 2024.
Contoh: Bayar PPh final atas penjualan tanah Desember 2024 harus lewat Coretax.

📋 Tagihan & Ketetapan Pajak:
Pembayaran ini langsung diproses di Coretax, meski tagihannya untuk tahun sebelum 2025.
Contoh: Bayar SKP pajak tahun 2022 tetap harus lewat Coretax.

✅ Kesimpulan:
» DJP Online masih digunakan untuk pajak tahun 2024 dan sebelumnya selama masa transisi.
» Coretax langsung digunakan untuk pajak tanah & bangunan serta pembayaran tagihan dan ketetapan.
» Info lengkap akan diatur lebih lanjut dalam aturan turunan PMK 81. 😊

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
MasaTransisi
12. Bagaimana cara bertindak atas nama Badan bila PIC Utama/Wakil/Kuasa telah login NIK orang pribadinya di CORETAX?
#ManajemenAkses

Setelah login dengan NPWP 16 digit atau NIK di Coretax, seorang pengurus atau wakil/kuasa yang ingin bertindak sebagai atas nama Badan, misalnya untuk buat FP, BP, atau pelaporan SPT Badan, sesuai peran yang diberikan, harus memastikan telah memilih NPWP badan bersangkutan pada bagian pilihan "Wajib Pajak" di dropdown yang ada (gambar1)

Contoh, Raka login akun CORETAX-nya » Pilih wajib pajak "PT NYA RAKA" di kanan atas coretaxnya. .

Hal ini disebut "impersonating" atau bertindak selaku/mewakili. Selama impersonating, terdapat bar biru sebagai tanda sedang aktif bertindak/mewakili atas nama Wajib Pajak lain. (Gambar 2)
ManajemenAkses
11. Bila pelaksanaan pajak di Coretax bagi Wajib Pajak Badan harus dilakukan dengan login orang pribadi, bagaimana sistem pendelegasian wewenang coretax?
#ManajemenAkses

Pendelegasian peran dan tanggung jawab di sistem Coretax untuk Wajib Pajak Badan diorganisasi berdasarkan NPWP Pusat (TKU Pusat) dan TKU Cabang, serta tambahan opsi Konsultan sebagai pihak eksternal.
________
1. NPWP Pusat (TKU Pusat)
a. Person In Charge (PIC Utama)
💼 Definisi:
Satu orang Superuser yang memiliki otoritas utama atas akun Coretax Wajib Pajak Badan.
🛠 Tugas dan Kewenangan:
• Dapat menambah, mengubah, atau menghapus peran bagi pengguna lain di Coretax
• Melalui menu "My Representatives" atau "Wakil/Kuasa Saya".
• Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas perpajakan di bawah NPWP Pusat dan Cabang bila ada.
✅ Syarat:
• Memiliki NPWP atau NIK yang terdaftar.
• Secara default, data penanggung jawab utama DJP Online dijadikan PIC saat transisi, dan dapat diubah kemudian.

b. Pegawai/Pengurus Lain di NPWP Pusat
👥 Definisi:
Satu atau lebih pegawai atau pengurus lain yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban pajak pusat.
🛠 Tugas dan Kewenangan:
• Peran yang diberikan sesuai dengan ketetapan PIC Pusat.
✅ Syarat:
• Memiliki NPWP atau NIK terdaftar memiliki akun Coretax (tidak harus NIK diaktivasi sebagai NPWP).
• Sudah didaftarkan oleh PIC Utama pada menu "Related Parties" atau "Pihak Terkait" sebelum diberikan peran.
• Mendapatkan peran dari PIC melalui menu "Wakil/Kuasa Saya".

________
2. Tempat Kegiatan Usaha (TKU) Cabang
a. Pegawai/Pengurus Cabang di TKU Cabang (PIC Cabang)
🏢 Definisi:
Satu atau lebih pegawai atau pengurus cabang yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban pajak di cabang (Tempat Kegiatan Usaha).
🛠 Tugas dan Kewenangan:
• Melaksanakan kewajiban perpajakan cabang sesuai peran yang ditetapkan oleh PIC Pusat atas nama TKU Cabang.
✅ Syarat:
• Memiliki NPWP atau NIK terdaftar memiliki akun Coretax (tidak harus NIK diaktivasi sebagai NPWP).
• Didaftarkan oleh PIC Utama pada menu "Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit" sebelum diberikan peran.
• Mendapatkan peran dari PIC melalui menu "My Representative" atau "Wakil/Kuasa Saya".
Catatan:
• Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak (Bupot) atau Faktur Pajak (FP) yang dibuat oleh PIC Cabang tidak dapat dilihat oleh cabang lain.

________
3. Konsultan Pajak
🧑‍💼 Definisi:
Konsultan pajak profesional yang berlisensi resmi dan terdaftar di SIKOP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) di situs sikop.kemenkeu.go.id.
🛠 Tugas dan Kewenangan:
• Memberikan konsultasi pajak atau bertindak sebagai perwakilan Wajib Pajak sesuai dengan jenis, masa/tahun pajak, dan peran yang diberikan.
• Termasuk pelaporan dan penyelesaian sengketa pajak.
✅ Syarat:
• Memiliki NPWP, lisensi resmi, dan sertifikasi konsultan pajak yang aktif.
• Terdaftar sebagai "Aktif di database Coretax" sebelum diberikan peran.
• Mendapatkan peran dari PIC melalui menu "My Representative" atau "Wakil/Kuasa Saya".
• Melakukan persetujuan penunjukannya di menu "Pending Request" atau "Permohonan Tertunda" di Coretax masing-masing.

________

Intinya, Coretax berikan fleksibilitas bagi Wajib Pajak Badan untuk pengelolaan tanggung jawab yang terstruktur. Peran dapat diberikan kepada:
1. PIC Utama (Superuser di NPWP Pusat).
2. Pegawai/Pengurus Pusat dan Cabang.
3. Konsultan Pajak.
Pastikan semua pihak yang diberikan akses memiliki NPWP atau memiliki Akun Coretax dengan NIK di sistem Coretax.
—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
ManajemenAkses
10. Siapa yang dimaksud dengan "Pihak lain yang dapat ditunjuk" sebagai Wakil di Coretax? Apakah berbeda dengan "Konsultan" sebagai kuasa?
#ManajemenAkses

Dalam konteks Wajib Pajak Badan, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat diwakilkan/dikuasakan oleh pihak lain. Pada coretax, terdapat dua entitas yang dapat diberikan wewenang:
1️⃣ Pegawai/Pengurus sebagai Wakil yang masuk kategori "Pihak lain yang dapat ditunjuk"
2️⃣ Konsultan Pajak yang masuk kategori "Kuasa"

Penunjukan/pengubahan/penghapusan pihak lain (wakil) atau kuasa hanya dapat dilakukan oleh PIC Utama. Adapun Kuasa yang sudah ditunjuk tidak dapat menunjuk representative lain.

Berikut perbandingan secara umum antara Pihak Lain yang dapat ditunjuk vs. Konsultan Pajak di Coretax

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
ManajemenAkses
9. Apakah penetapan peran PIC dapat dialihkan kepada orang lain? Misalnya kepada orang yang dipercaya meskipun namanya tidak ada dalam akta pendirian/perubahan?
#ManajemenAkses

Ya. Peran PIC dapat dipindahkan ke Wajib Pajak Orang Pribadi lain yang ditunjuk sebagai penanggung jawab melalui akun PIC lama.

Pertimbangan hukum dan catatan:
1️⃣ Pihak yang seharusnya menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Badan adalah pengurus. Namun demikian, termasuk pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP adalah orang pribadi yang nyata-nyata memiliki wewenang menentukan kebijakan/mengambil keputusan kegiatan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, meskipun namanya tidak tertera dalam akta pendirian atau akta perubahan.
2️⃣ Bukti tertulis: Penunjukan pengurus tersebut perlu dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan berwenang menyatakan demikian.
3️⃣ Tanggung Jawab Hukum: Orang Pribadi pengurus badan bertanggung jawab secara pribadi/renteng atas pembayaran pajak yang terutang sesuai Pasal 32 UU KUP. Baik pengurus yang ada dalam akta, maupun pengurus di luar akta.
4️⃣ Keamanan Akses: DJP menekankan pentingnya keamanan akses. PIC Utama yang bersifat super user dapat mudah disalahgunakan bila jatuh ke tangan yang tidak tepat. Oleh karena itu, penunjukan PIC utama harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
5️⃣ Jalan Tengah: Pada sistem Coretax, PIC dapat menunjuk orang pribadi lain guna membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan satu atau lebih wewenang yang ditentukan oleh PIC. Pihak yang ditunjuk dapat berupa "Konsultan Pajak" atau "Pihak Lain yang Dapat Ditunjuk" (Wakil) seperti Pegawai atau orang pribadi lainnya.

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
ManajemenAkses
8. Apa itu PIC dan siapa yang akan menjadi PIC dalam sistem Coretax?
#ManajemenAkses

Dalam sistem Coretax, Person in Charge (PIC) berperan sangat krusial sebagai pengelola utama akun Coretax Wajib Pajak, dengan tanggung jawab meliputi:
1️⃣ Mengelola Hak Akses: Mendaftarkan, mengubah, atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait Wajib Pajak dalam sistem Coretax, seperti wakil/pegawai atau konsultan.
2️⃣ Penandatanganan Dokumen: Dapat menandatangani seluruh dokumen perpajakan, seperti Bukti Potong, Faktur Pajak, SPT dan permohonan administrasi.
3️⃣ Supervisi Administrasi Perpajakan: Memastikan kepatuhan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, PIC berfungsi sebagai super user yang memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan akun Coretax, layaknya seorang pengurus dalam konteks Wajib Pajak Badan.

Siapa yang akan menjadi PIC?
Pada tahap awal, orang pribadi yang terdaftar sebagai penanggung jawab dalam data profil DJP Online akan otomatis ditetapkan sebagai PIC dalam Coretax.

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
ManajemenAkses
7. Apakah NPWP Badan dapat login dan digunakan bersama sama dalam sistem CORETAX layaknya mengakses DJP Online?
#ManajemenAkses

Dalam sistem Coretax, terdapat perubahan signifikan terkait akses akun bagi Wajib Pajak Badan. Berbeda dengan sistem DJP Online sebelumnya, di mana akun NPWP Badan dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa individu, pada sistem Coretax, setiap akses akan dikaitkan langsung dengan akun Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai perwakilan atau pengurus dari Wajib Pajak Badan.

Perubahan Utama dalam Akses Akun:
🔑 Akun Pribadi untuk Akses Wajib Pajak Badan: Setiap individu yang berwenang, seperti pengurus atau kuasa, harus menggunakan akun pribadi mereka untuk mengakses dan mengelola kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan dalam sistem Coretax. Hal ini berarti NPWP Badan tidak lagi digunakan untuk login langsung.

👤 Person in Charge (PIC): Wajib Pajak Badan memilikki maksimal satu Person in Charge (PIC) Utama yang akan memiliki otoritas untuk memberikan akses kepada individu lain sesuai kebutuhan. Misalnya, PIC Utama dapat memberikan akses kepada staf tertentu untuk melakukan penyusunan draft SPT Masa atau draft pembuatan faktur, atau melakukan penandatangan Bukti potong atau SPT. PIC ini secara default adalah penanggung jawab utama yang terdaftar di DJP Online dan dapat diubah kemudian.

Bukannya Jamannya Berbagi Akun: Dengan sistem baru ini, DJP bertujuan menghilangkan praktik berbagi kata sandi akun Wajib Pajak Badan yang sebelumnya umum dilakukan. Dalam Coretax, akses tidak dapat digunakan secara bersamaan di berbagai tempat, karena setiap akses terikat pada akun pribadi masing-masing.

Manfaat dari Perubahan Ini:
- Keamanan Data yang Lebih Tinggi:
- Akuntabilitas yang Jelas: Setiap tindakan dalam sistem dapat ditelusuri ke individu tertentu, meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
ManajemenAkses
6. Apa yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan untuk menyambut Coretax?
#Registrasi

1. Memadankan NIK=NPWP atau memperoleh NPWP format 16 digit. Sebab, Coretax akan menggunakan NIK atau NPWP 16 digit dan tidak mengenal NPWP 15 digit. Cara pemadanan NIK ikuti tutorial:
📹 Video panduan: bit.ly/validasiNIK-NPWP
📰 Artikel lengkap: pajak.go.id/id/artikel/akses-layanan-djp-menggunakan-nik

2. Memastikan data-data pada DJP Online lengkap, update dan valid, seperti:
- Identitas Utama WP
- Nomor Ponsel kontak WP
- Alamat email WP
- Identitas Penanggung Jawab (PIC Utama) berupa email dan nomor ponsel aktif
- Data Daftar WP Cabang (Tempat Kegiatan Usaha/TKU)
- Dokumen Pendirian
Pastikan dengan mengakses DJP Online, menu Profil. Bila terdapat data yang tidak sesuai, silakan lakukan permohonan perubahan data ke KPP, kecuali untuk email dan nomor HP bisa diubah pada menu Profil DJP Online.

Mengapa penting?
1. Data Wajib Pajak lama akan dimigrasi ke Coretax, namun perlu melakukan ubah kata sandi yang tautannya dikirim ke email terdaftar di DJP Online.
2. Penanggung Jawab yang terdaftar di DJP Online akan otomatis menjadi PIC (Super User) yang berwenang lengkap untuk mendaftarkan, memodifikasi, atau mencabut hak akses dari pihak-pihak lain.
3. Akses ke Coretax menggunakan login akun pribadi, bukan lagi NPWP Badan. Pribadi tersebut dapat berperan sebagai diri sendiri atau wakil/kuasa/pengurus dari Wajib Pajak lainnya.

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
Registrasi
5. Bagaimana bila seorang Wanita Kawin yang kewajiban pajaknya gabung dengan suami (NPWP Gabung) dan ingin mengakses Coretax?
#Registrasi

Seorang wanita kawin yang kewajiban pajaknya digabung dengan suami dapat memiliki Akun Coretax dengan NIK-nya sendiri tanpa perlu mengubah NIK-nya sebagai NPWP. Ini berarti, istri tersebut tidak perlu menggunakan NIK suami untuk login ke Coretax dan dapat menggunakan NIK nya untuk menandatangani faktur, bukti potong, bukti pungut, atau SPT, terkait jabatannya, dalam sistem Coretax.

Untuk dapat mengakses Coretax, Wanita kawin (istri) tersebut dapat memanfaatkan dua cara:
1. "Daftar di sini" untuk mengakses menu Pendaftaran, di dalamnya akan diberikan pilihan "Registration Only"/"Hanya Registrasi" (dan bukan Aktivasi NIK), yakni sekedar membuat akun Coretax tanpa menjadikan NIK sebagai NPWP. Pilihan ini digunakan bila NIK istri belum didaftarkan di Family Tax Unit/FTU akun Coretax suami.
2. "Permintaan Akses Digital" (Aktivasi Akun): Pilihan ini digunakan bila Istri telah masuk FTU (NIK telah teregistrasi sistem namun butuh akses Coretax)

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
Registrasi
Before
After
Back to Top