Jika istri didaftarkan sebagai “Tanggungan” di Data Unit Keluarga (DUK) suami, maka sistem akan membaca bahwa suami memilih perhitungan gabungan sebagai satu kesatuan keluarga.

Dampaknya secara sistem:
1. Penghasilan neto istri (terutama dari pekerjaan) akan terprepopulasi ke Lampiran L1-D SPT suami.
2. Bukti potong istri juga bisa muncul di L1-E SPT suami.

Hal ini sesuai Pasal 8 ayat (1) UU PPh, di mana:
➜ Penghasilan neto istri dianggap sebagai penghasilan suami, sebagai satu kesatuan ekonomis, dan pelaporan dan penghitung PPh terutangnya dilakukan secara gabungan di SPT Tahunan suami.

Apabila suami-istri seharusnya MT (Memilih Terpisah), maka lakukan langkah berikut:

1️⃣ Perbaharui ke DUK (Unit Pajak Keluarga) suami di Portal Saya > Profil Saya > Informasi Umum.
2️⃣ Ubah status unit perpajakan istri menjadi:
➜ Kepala Unit Keluarga Lain (MT)
3️⃣ Klik Simpan > Submit Perubahan
4️⃣ Posting ulang SPT

✅ SETELAH ITU, PASTIKAN:
• Cek kembali Lampiran L1-D ➜ Penghasilan neto istri tidak lagi masuk.
• Cek kembali Lampiran L1-E ➜ Bukti potong istri tidak lagi muncul.

📝 LANGKAH BERIKUTNYA
Silakan lanjutkan pengisian Lampiran L4 sesuai petunjuk dalam PER-11/PJ/2025, sebagai penghitungan gabungan/proporsional suami-istri, untuk kepentingan pelaporan SPT yang dilakukan masing masing (MT/PH)

Sering terjadi:
• ❌ Data tidak muncul (tidak prefill) karena salah isi Tanggal Mulai (Valid From)
• ❌ Data muncul ganda karena salah isi atau tidak mengisi Tanggal Berakhir (Valid To)
• ❌ Data tetap muncul di SPT meskipun sudah dihapus dari tabel Pihak Terkait

Masalahnya bukan di SPT, tetapi di pengaturan tanggal.

➕ Agar Masuk ke L2A (Menambah Data)
• Tanggal Mulai (Valid From):
➜ Isi tanggal sebelum 31 Desember 2025
(Contoh: 30 Des 2025)
• Tanggal Berakhir (Valid To):
➜ Kosongkan

➖ Agar Tidak Masuk ke L2A (Menghapus/Berhenti)
• Tanggal Mulai (Valid From):
➜ Isi sesuai SK awal menjabat
• Tanggal Berakhir (Valid To):
➜ Isi tanggal sebelum 1 Januari 2025
(Contoh: 30 Des 2024)

📌 Jika tanggal berakhir ≥ 1 Januari 2025, data tetap akan muncul di L2A 2025.

Jika terjadi pergantian pengurus:
• Tuan A menjabat sampai 30 Juni 2025
• Tuan B mulai menjabat 1 Juli 2025

Maka pengisiannya:
✔️ Tuan A (lama)
Tanggal Mulai: sesuai SK awal
Tanggal Berakhir: 30 Juni 2025

✔️ Tuan B (baru)
Tanggal Mulai: 01 Juli 2025
Tanggal Berakhir: kosong

➡️ Keduanya tetap muncul di L2A SPT 2025 karena aktif dalam tahun pajak tersebut.

Jangan langsung hapus data di tabel Pihak Terkait tanpa mengisi tanggal berakhir. Jika hanya dihapus tanpa set Valid To sebelum 2025:
• Data hilang dari tabel
• Tapi tetap muncul sebagai prefill di SPT Tahunan

✅ SOLUSINYA:
Set terlebih dahulu Tanggal Berakhir sebelum 2025, baru lakukan perubahan/hapus status.

Jika SPT Tahunan OP Anda berstatus Kurang Bayar, sistem Coretax akan otomatis membentuk Kode Billing saat klik tombol “Bayar dan Lapor”.

⚠️ Peringatan: Membuat kode billing secara manual justru bisa menyebabkan beban administrasi dan material yang baru.
Selain itu, fitur pembuatan billing mandiri di Coretax tidak menyediakan Kode Akun Pajak untuk PPh Pasal 29 (411125-200).

Jika pada Induk SPT angka 11a menunjukkan Kurang Bayar (nilai positif, bukan minus), lakukan langkah berikut:

1️⃣ Klik "Bayar dan Lapor"
* Pastikan seluruh formulir sudah diisi lengkap.
* Centang kotak pernyataan di bagian bawah Induk SPT.
* Klik tombol “Bayar dan Lapor”.
* Tutup (close) notifikasi yang muncul otomatis.

2️⃣ Pilih Tax Deposit
Saat muncul jendela “Pilih Tax Deposit yang Akan Digunakan”:
* Klik “Tidak” jika Anda tidak memiliki izin perpanjangan penyampaian SPT.

3️⃣ Pilih Metode Pembayaran
Sistem akan menampilkan dua opsi:

💰 A. Deposit Pajak
* Muncul jika Anda punya saldo deposit yang cukup.
* Jika dipilih, saldo akan otomatis terpotong.
* SPT langsung berstatus Dilaporkan.

B. Buat Kode Billing
* Dipilih jika tidak memiliki deposit atau saldo tidak mencukupi.
* Kode billing akan otomatis terbentuk dan terunduh setelah TTE.
* Cek file unduhan browser (Ctrl + J).

4️⃣ Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Setelah memilih metode pembayaran, lakukan:
* Tanda tangan elektronik menggunakan:
* Sertifikat Elektronik, atau
* Kode Otorisasi DJP (Passphrase).

Pastikan Kode Otorisasi berstatus valid.
Jika belum punya, dapat dibuat melalui:
👉 s.kemenkeu.go.id/kodeotorisasiDJP

5️⃣ Proses Pelunasan & Status SPT
— Jika menggunakan Deposit:
* SPT langsung berstatus “SPT Dilaporkan”.

— Jika menggunakan Kode Billing:
* Status berubah menjadi “SPT Menunggu Pembayaran”.
* Lakukan pembayaran melalui:
* Mobile banking
* ATM
* Teller bank/pos persepsi

6️⃣ Tanpa Input Manual NTPN
Setelah bayar, SPT akan otomatis terlaporkan oleh sistem. Silakan cek email untuk dapat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

⚠️ Penting:
Setelah pembayaran berhasil dan tervalidasi sistem:
* SPT akan terlaporkan otomatis
* Tidak perlu input NTPN manual
* Status berubah menjadi “SPT Dilaporkan (Tax Submitted)”
* 📧 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan dikirim melalui email sebagai bukti pelaporan sah.

Jika SPT Kurang Bayar:
✔️ Jangan buat billing manual
✔️ Gunakan tombol Bayar dan Lapor
✔️ Sistem akan generate billing otomatis
✔️ Tidak perlu input NTPN