#Reminder

Againts all the odds, terkait Coretax, semoga yang belum NPPN untuk tahun pajak 2025 bisa sempat dan berhasil mengajukan ya. Ini benaran berakhirnya 31 Desember 2025. 🙏

Tapi gak perlu ke KPP. Coba di rumah.
Sudah disediakan panduan gambar atau youtube:
s.kemenkeu.go.id/LaporNPPN

—
t.me/FAQcoretax

Telegram

FAQ Coretax

Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).

⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.

Diskusi 👉 @konsulgabjatim1

#Registrasi
192. Saat saya coba menambah istri dan anak di Data Unit Keluarga di Coretax Suami (Kepala Keluarga), terdapat error "Tidak dapat membuat Wajib Pajak!", apa solusinya?

Error itu terjadi karena data profil Coretax suami tidak lengkap dan tidak benar. Pastikan profil kepala keluarga lengkap dan benar sebelum menambah DUK.

Penyebabnya bisa karena:
- Data informasi Umum kepala FTU belum sesuai dukcapil
- Data alamat KTP kepala FTU belum sesuai dukcapil
- Data kontak utama kepala FTU tidak memenuhi ketentuan format

Cara lengkapi profil Coretax:
Login Coretax → Portal Saya → Profil Saya → Informasi Umum → Edit → Isi formulir dan semua bagian wajib → Klik Validasi Dukcapil → Centang Pernyataan → Simpan

Catatan:
Pengisian informasi umum harus sesuai dengan data dukcapil yang ada pada KTP/KK

Jika sudah berhasil, silakan ulangi perubahan/penambahan Data Unit Keluarga.

—
t.me/FAQcoretax

#Reminder

Bila sampai besok masih banyak kendala sistem sehingga tidak bisa lapor/bayar SPT, maka silakan dokumentasikan error yang dialami, dokumentasikan bahwa error tidak terjadi pada rekan-rekan saja, dan silakan simpan

Jika diterbitkan STP, maka silakan manfaatkan haknya mengajukan Permohonan PSA (Penghapusan Sanksi Administrasi) disertai bukti-bukti tersebut.

Salah satu alasan sanksi dapat diterima cfm Pasal 27 ayat 3 PMK 118 Tahun 2024:
- Kendala jaringan/gangguan sistem elektronik

Resume lengkapnya silakan cek https://t.me/FAQcoretax/1036

—
t.me/FAQcoretax

Telegram

FAQ Coretax

Bila kawan pajak khawatir atau telah mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang berisi sanksi denda/bunga/kenaikan yang diterbitkan padahal karena khilaf atau bukan kesalahannya, silakan manfaatkan haknya untuk mengajukan PSA (Penghapusan Sanksi Administrasi)…

FORMAT SURAT PERMOHONAN
Lampiran C PMK 118 Tahun 2024

(Silakan pilih sesuai kebutuhan permohonan Anda)
- Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
- Pengurangan Denda Administratif Pajak Bumi dan Bangunan
- Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau SKP Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar
- Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) yang Tidak Benar
- Pembatalan STP Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar
- Pembatalan SKP atau SKP Pajak Bumi dan Bangunan dari Hasil Pemeriksaan

Format S PSA Lamp C PMK 118 Tahun 2024.docx

60.1 KB

Bila kawan pajak khawatir atau telah mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang berisi sanksi denda/bunga/kenaikan yang diterbitkan padahal karena khilaf atau bukan kesalahannya, silakan manfaatkan haknya untuk mengajukan PSA (Penghapusan Sanksi Administrasi)

1️⃣ Apa Itu Hak Pengajuan Penghapusan Sanksi Administratif?


2️⃣ Syarat Pengajuan (terutama untuk sanksi dalam STP - Surat Tagihan Pajak)


3️⃣Cara Mengajukan Penghapusan Sanksi


4️⃣ Alasan Pengurangan/Penghapusan yang Dapat Diterima cfm Pasal 27 ayat 3 PMK 118 Tahun 2024


5️⃣ Proses DJP Setelah Permohonan Diterima


6️⃣ Pengenaan Sanksi karena Gagal Lapor SPT Akibat Gangguan Sistem?


Kesimpulan:


Sekian resume ini
😎 Rahmatullah Barkat
Penyuluh Pajak

Selengkapnya terkait tutorial akan diup di t.me/FAQcoretax

96%

IYA. Error 😭❌

4%

Aman min, bisa kok..

#Reminder:

Channel ini adalah channel pribadi ya bapak ibu rekan-rekan sekalian. Bukan dari DJP.

Bila ingin marah terhadap Coretax, sampaikan ke salurannya di tempat yang tepat, seperti KPP, Kring Pajak, atau email pengaduan.

Kami (2 insan manusia) sejak awal konsisten akan bantu dengan informasi terkait Coretax, gratis dan tanpa bayaran. Kami berharap rekan-rekan sekalian minimal dapat menjaga sopan santun ke kami.

Kami memahami frustasinya akibat Coretax. Oleh karena itu, seperti biasa, setiap error dan solusi, pasti kami eskalasikan dan berikan solusinya, semampu kami.

Kami persilakan unsubscribe dari Channel ini rasanya harapan kami berlebihan. Kami juga dapat keluarkan jika kami perlu.

Mohon maaf, dan mohon maklum. Terima kasih. Tetap semangat.

Pantau info solusi berikutnya.

—
t.me/FAQcoretax

Telegram

FAQ Coretax

Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).

⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.

Diskusi 👉 @konsulgabjatim1

191. Apakah aktivasi akun Coretax dan permintaan kode otorisasi harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2025?

🚫 Tidak. Aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan perpajakan di Coretax.

Misalnya, jika lapor SPT Tahunan nantinya akan dilakukan 15 Februari 2026, maka aktivasi bisa dilakukan sebelum tanggal tersebut.

Prinsipnya: Aktivasi lebih awal bertujuan sebagai langkah mitigasi agar tidak terjadi penumpukan permohonan pada periode pelaporan SPT Tahunan.

Aktivasi bisa dilakukan mandiri
Panduannya:
🌐 Website DJP: pajak.go.id/lapor-tahunan
🔗 Pohon tautan khusus Coretax: https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax

Pendampingan di KPP hanya jika diperlukan saja, misalnya karena mengalami kendala teknis, atau butuh perubahan data. Perubahan data email dan nomor HP juga bisa dilakukan ke kring pajak 1500200, atau live chat di pajak.go.id.

Hati penipu dan calo
Semua layanan KPP GRATIS!

Intinya, jangan panik. Keep calm. Tunda jika merasa tidak butuh segera.

—
t.me/FAQcoretax

Paparan ini membahas komprehensif
📌 Konsep Data Unit Keluarga (DUK)
dan
📌 Pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wanita kawin
dalam sistem Coretax DJP.

🔹 1. Landasan Hukum & Sumber Pembelajaran
Materi disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain:
- Pasal 8 UU Pajak Penghasilan
- PER-7/PJ/2025 dan PER-11/PJ/2025 (administrasi NPWP & pelaporan pajak di Coretax)

Sebagai pendukung pemahaman, materi juga dilengkapi:
- Knowledge Platform Coretax

🔹 2. Konsep Data Unit Keluarga (DUK)
DUK adalah kumpulan data anggota keluarga yang diperlakukan sebagai
🧩 satu kesatuan ekonomis perpajakan.

Perlu dicatat:
- Konsep DUK lebih luas daripada sekadar penentuan tanggungan PTKP
- DUK menjadi dasar sistem dalam menentukan alur pelaporan dan penghitungan pajak

Dalam satu DUK terdapat 7 status unit perpajakan, antara lain:
- Kepala Unit Keluarga
- Tanggungan
- Bukan Tanggungan
- Kepala Unit Keluarga Lain (untuk kondisi MT, PH, HB, atau OP)

🔹 3. Skenario Perpajakan Wanita Kawin
Materi menjelaskan beberapa kondisi yang dapat dipilih oleh istri, yaitu:

1️⃣ NPWP Gabung Suami
- Istri menggabungkan kewajiban pajak dengan suami
- NPWP istri dinonaktifkan
- Data istri dimasukkan sebagai tanggungan dalam DUK suami

2️⃣ Hidup Berpisah (HB)
- Berdasarkan putusan pengadilan
- Suami dan istri menjalankan kewajiban pajak masing-masing

3️⃣ Pisah Harta (PH) & Memilih Terpisah (MT)
- Istri tetap menggunakan NPWP sendiri
- Namun penghitungan pajak dilakukan atas penggabungan penghasilan neto suami-istri
- Pajak terutang kemudian dibagi secara proporsional

🔹 4. Prosedur Teknis di Coretax
Materi memuat panduan teknis langkah demi langkah, antara lain:
- Pemutakhiran dan pengkinian data DUK di menu Profil Coretax
- Pengajuan Non Aktif NPWP istri (jika gabung suami)
- Proses review oleh petugas pajak (Office Review)

Seluruh proses dijelaskan dengan ilustrasi/tangkapan layar
agar mudah diikuti oleh Wajib Pajak.

🔹 5. Perhitungan dan Pelaporan SPT
Disajikan contoh:
- Perhitungan pajak untuk berbagai skenario wanita kawin
(istri pegawai, istri usaha/pekerjaan bebas, NPWP gabung atau terpisah)
- Cara pengisian lampiran SPT Tahunan sesuai status DUK

🔹 6. Informasi Tambahan & FAQ
Bagian akhir memuat:
- Perbandingan NPWP gabung vs NPWP terpisah
- FAQ yang sering ditanyakan Wajib Pajak
- Ketentuan pendaftaran NPWP baru bagi wanita kawin
- Tindak lanjut administrasi jika suami meninggal dunia

🧩 Analogi DUK:
Data Unit Keluarga (DUK) ibarat “peta keluarga” dalam sistem pajak.
Dari peta ini, Coretax bisa mengenali:
siapa tanggungan, siapa mandiri, dan siapa kepala unit,
sehingga pengisian SPT dan perhitungan pajak
bisa berjalan otomatis dan konsisten sesuai ketentuan.

Unduh di sini: https://t.me/FAQcoretax/1032
bisa juga di pajak.go.id/lapor-tahunan

—
t.me/FAQcoretax

#InfoPenangananKendala

Atas kendala coretax sudah kembali online, silakan dicoba kembali. Jangan lupa CCLoLi atau Clear Cache atau Incognito ya.

—
t.me/FAQcoretax

Telegram

FAQ Coretax

Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).

⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.

Diskusi 👉 @konsulgabjatim1

#SolusiError

Link reset password (Lupa kata sandi) sudah terkirim namun saat di klik error: Unauthorized Access Token

Dalam kondisi tertentu, email reset password bisa terkirim lebih dulu, sehingga saat tautan diklik token-nya belum siap dan sistem menampilkan pesan “Unauthorized Access Token.”

Solusi yang bisa dilakukan:
* Silakan lakukan permintaan reset password ulang agar sistem membuat tautan/token yang baru.
* Pastikan menggunakan tautan terbaru.

—
t.me/FAQcoretax

#SPT21 #Pembayaran
190. Apakah pemotong PPh Pasal 21 wajib lapor SPT Masa bulan Desember meskipun nihil atau tidak ada pembayaran penghasilan?

✅ YA, TETAP WAJIB.


Perlu dibedakan dengan masa pajak lain:


👨‍💼 Apakah orang pribadi bisa wajib lapor SPT Masa PPh 21?


⏰ Batas waktu lapor:


—
t.me/FAQcoretax

FAQ Coretax

#InfoPenangananKendala #Registrasi Atas kendala munculnya notif “Unauthorized Access Token” saat pengiriman link reset password sudah dieskalasi dan sudah bisa diakses dengan melakukan refresh browser namun masih belum berjalan normal. Proses fixing masih…

#InfoPenangananKendala
#Registrasi

Untuk isu terkait link lupa kata sandi telah dilakukan perbaikan.
Silakan coba ulang. Silakan gunakan metode kirim lupa kata sandi dengan SMS. pastikan pulsa cukup. Terima kasih

—
t.me/FAQcoretax

86%

Aktivasi Akun 🚪

70%

Permintaan Kode Otorisasi + Validkan TTE 🔑

23%

Pekerja bebas ajukan NPPN 2025 📜

19%

Istri pekerja bebas gabung NPWP Suami, sudah ajukan NPPN via akun Coretax suami 👰

#Reminder
Contoh pada paparan ini bukan untuk PMK 72 ya (DTP PPh 21 sektor pariwisata). Tapi terkait DTP bagi PPPK.

Untuk yang DTP Sektor Pariwisata cukup sederhana. Rujuk aja ke PMK 72. Intinya hanya buat 1 BPA1 dan bupot tambahannya saja.

--
t.me/FAQcoretax

Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 - Tahunan A1 (Bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiunan Berkala) (BPA1)

Gratis. Tidak diperjualbelikan.

Penyusun: Rahmatullah Barkat (Penyuluh Pajak)

--
t.me/FAQcoretax

Bimtek_A1_Coretax_2025_v_23122025_Paparan_Rahmatullah_Penyuluh.pdf

8.8 MB

#InfoPenangananKendala
#Registrasi

Atas kendala munculnya notif “Unauthorized Access Token” saat pengiriman link reset password sudah dieskalasi dan sudah bisa diakses dengan melakukan refresh browser namun masih belum berjalan normal.

Proses fixing masih ditangani oleh tim dan semoga dapat kembali normal dalam 1-2 jam ke depan.

--
t.me/FAQcoretax

#REMINDER AKHIR TAHUN 2025
✅ TO DO LIST WAJIB
Harus diselesaikan PALING LAMBAT 31 Desember 2025

────────────────────
1️⃣ Aktivasi Akun Coretax

• Lakukan Aktivasi akun Coretax
• Ajukan Permintaan Kode Otorisasi

⚠️ Khusus PNS/ASN/TNI/Polri:
*Batas akhir 31 Desember 2025* sesuai SE-7 MenpanRB 2025

✨ Panduan Aktivasi+KO DJP:
• s.kemenkeu.go.id/aktivasicoretaxDJP
• s.kemenkeu.go.id/kodeotorisasiDJP

────────────────────
2️⃣ WP Usahawan / Pekerja Bebas

• Ajukan Pemberitahuan Penggunaan NPPN
• Wajib jika memakai Norma Penghitungan (bukan pembukuan)
✨ Panduan NPPN: s.kemenkeu.go.id/LaporNPPN

────────────────────
3️⃣ Suami Ajukan NPPN

Berlaku jika:
• Istri gabung NPWP dengan suami, dan
• Istri adalah pekerja bebas
👉 NPPN diajukan oleh suami melalui akun Coretax suami
✨ Panduan NPPN: s.kemenkeu.go.id/LaporNPPN

────────────────────
4️⃣ Istri Karyawan (1 Pemberi Kerja)

Jika istri:
• Bekerja hanya di 1 pemberi kerja
• Pajak sudah dipotong pemberi kerja

Maka lakukan:
• Tambahkan istri ke DUK suami
(status: Istri & Tanggungan)
• Istri ajukan Status Non Aktif (NE) di Coretax

🎯 Tujuan:
Pelaporan pajak cukup di SPT Tahunan suami
dan tidak menimbulkan kurang bayar

────────────────────
5️⃣ Validasi NIK NPWP Sementara + Betulkan Bupot

Jika pemberi penghasilan:
• Menerbitkan bupot BPMP dengan NIK Sementara (999)
Maka lakukan:
• Validasi NIK Massal Pegawai di portalnpwp.pajak.go.id
• Betulkan BPMP dan laporkan SPT PPh 21 Pembetulan

🎯 Tujuan:
Dapat membuat Bupot A1, karena akumulasi PPh 21 yang dipotong menjadi pengurang saat pembuatan A1, sehingga PPh 21 disetor masa Desember tidak menjadi lebih besar.

✨ Panduan portal NPWP: s.kemenkeu.go.id/validasiNIK

────────────────────
📌 Catatan Penting

Lewat Desember 2025 berisiko:
• Tidak bisa memakai fasilitas
• Salah perlakuan pajak
• SPT bermasalah

Silakan dicek satu per satu sebelum tutup tahun ✅

—
t.me/FAQcoretax

#SPTTahunanOP
188. Apakah istri harus menggabungkan NPWP dengan suami? Katanya jika tidak, akan menyebabkan kurang bayar di SPT Tahunan masing-masing akibat perhitungan penggabungan?

Tidak harus. Tapi dianjurkan karena lebih sederhana dan mengurangi potensi kurang bayar.

🟢 Kapan aman & simpel kalau istri gabung NPWP?


🔴 Kapan rawan kurang bayar?


ℹ️ Catatan penting


🔵 Lalu bagaimana cara penggabungan NPWP?
🔹 TAHAP 1 – Masukkan Istri ke Unit Keluarga Suami


🔹 TAHAP 2 – Istri Ajukan Status NON AKTIF (NE)


🔹 Langkah Tambahan di SPT Suami (PENTING)


—
t.me/FAQcoretax