Silakan install Notepad++ untuk tracing baris data XML yang tidak valid/bermasalah.
Unduh dari https://notepad-plus-plus.org/downloads/ atau klik ini

✅ Cara Menemukan Baris Error pada Import XML dengan Notepad++:
1️⃣ Buka File XML dengan Notepad++:
- Klik kanan pada file XML.
- Pilih "Open With" → Notepad++.

2️⃣ Cek Nomor Baris yang bermasalah pada Notepad++:
- Pada sisi kiri Notepad++, terdapat nomor baris.
- Nomor baris yang terlihat di "Monitoring XML" Coretax adalah baris yang sama dengan nomor baris di Notepad++.

3️⃣ Identifikasi Baris Error:
- Gunakan kombinasi tombol Ctrl + G (Go To Line) untuk langsung menuju nomor baris yang bermasalah.
- Periksa apakah ada kesalahan penulisan, seperti format tanggal yang salah, atau NIK/NPWP/IDTKU yang tidak valid.

4️⃣ Perbaiki Kesalahan:
- Jika ditemukan kesalahan, lakukan perbaikan pada file Excel sumber atau langsung pada file XML.
- Jika perbaikan dilakukan di XML, pastikan format tetap sesuai format XML yang ditentukan pada sheet referensi Excel converter

5️⃣ Simpan dan Coba Import Ulang:
- Setelah perbaikan, lakukan import ulang file XML ke Coretax.
- Pantau kembali hasil validasi pada Monitoring XML.

Tips:
Jika error terjadi biasanya karena:
- Data kosong yang tetap diekspor ke XML » Hapus baris berwarna di excel yang tidak terisi sebelum Export
- Karakter khusus atau spasi tersembunyi dalam sel Excel.
- Kesalahan format angka atau tanggal dalam XML seharusnya YYYY-MM-DD, tetapi tertulis DD-MM-YYYY
- Selengkapnya agar masalah tanggal excel sudah benar sebelum di export Klik FAQ 96

Converter Excel dapat diperoleh di https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml

👉 Ya, untuk kewajiban pajak masa, jatuh tempo pembayaran dan pelaporannya dapat mundur jika jatuh pada hari libur.
Selengkapnya terkait batas waktu bayar dan lapor lihat FAQ 64

📖 Dasar Hukum: PMK 81 Tahun 2024
🔹 Pasal 100 ayat (1)
"Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya."
🔹 Pasal 173 ayat (1)
"Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dan Pasal 172 bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya."

Definisi Hari Libur *(Pasal 100 ayat (2) & Pasal 173 ayat (2))*:
- 📅 Hari Sabtu
- ☀️ Hari Minggu
- 🎌 Hari Libur Nasional
- 🗳 Hari Libur Pemilu
- 🎉 Hari Cuti Bersama Nasional

🔍 Contoh:
Jatuh tempo penyetoran PPh pasal 21 masa Pajak Januari jatuh pada hari 15 Februari (hari Sabtu), maka batas waktu penyetorannya mundur hingga hari Senin tanggal 17 Februari 2025.

⚠️ Catatan:
Jika jatuh tempo pembayaran atau pelaporan kewajiban masa bertepatan dengan salah satu hari di atas, pembayaran/pelaporan tersebut dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

🛠 Pastikan selalu memantau kalender resmi dan pengumuman DJP terkait jadwal cuti bersama.

Sejak SMO Coretax, Kode Akun Pajak (KAP) – Kode Jenis Setoran (KJS) yang digunakan adalah 411212-101

Terkait Pembayaran PPN impor atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud/penggunaan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dengan berlakunya PMK 81/2024, maka pembayaran atas SSP JLN tidak lagi mencantumkan NPWP 000 namun menggunakan NPWP penyetor yaitu pihak yang memanfaatkan barang/jasa pada data kode billing.

Kode billing dapat dibuat melalui menu Layanan Mandiri Kode Billing Mandiri di Coretax atau dapat dibuat melalui layanan pembuatan kode billing di pihak lain sebagai Authorized Billing Channel (ABC) yang sudah terkoneksi dengan sistem billing coretax, antara lain bank/pos/PJAP.

Kode Billing dapat dibuat atas masing-masing transaksi (1 transaksi 1 billing) atau beberapa transaksi sekaligus dalam 1 kode billing sepanjang untuk 1 vendor dalam masa pajak yang sama.

Pembayarannya diperlakukan sebagai Pajak Masukan yang dibayar sendiri. Jika pembeli/pemanfaat jasa merupakan Pengusaha Kena Pajak, pembayarannya dapat dikreditkan.

—


Pembuatan ID Billing

Billing dibuat atas nama NPWP pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud /Jasa dari luar daerah pabean.

1️⃣ Menu Pembayaran ➡️ Sub Menu Layanan Mandiri Kode Billing

2️⃣ Verifikasi Identitas Wajib Pajak ➡️ Klik Lanjut

3️⃣ Pilih KAP-KJS 411212-101 - PPN Impor BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean

4️⃣ Pilih Periode Masa dan Tahun Pajak ➡️ Klik Lanjut

4️⃣ Isi Nilai nominal dan Keterangan (opsional) ➡️ Klik Unduh Kode Billing

5️⃣ Cek hasil unduh di menu Portal saya - Dokumen Saya atau di menu Daftar Kode Billing Belum Dibayar ➡️ Lakukan pembayaran


Pengkreditan

Dokumen tertentu atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean tersebut diinput dengan metode prepopulated dari data pembayarannya.

1️⃣ Menu Efaktur ➡️ Menu kiri Dokumen Lain ➡️ Pajak Masukan

2️⃣ Klik Create From Payments

3️⃣ Pilih Masa Pajak dan Isi Tahun Pajak ➡️ Klik Buat


Setelah data pembayaran masuk ke daftar Dokumen Lain Pajak Masukan, silahkan edit untuk menambahkan data lawan dari Luar Daerah Pabean tersebut.
1️⃣ Klik Edit
2️⃣ Isikan NPWP Penjual dan Nama Penjual
3️⃣ Simpan
4️⃣ Klik centang, pilih ✅ Kreditkan Faktur atau ❌Tidak Kreditkan Faktur

Hingga pukul 09:40 WIB, Jumat 14/02/2025 bahwa isu yang beredar tidak benar bahwa ada relaksasi. Silakan tetap perhatikan batas waktu upload faktur sesuai ketentuan pada PER-03/PJ/2022 sttd PER-11/PJ/2022

Silakan bisa gunakan e-Faktur Desktop sebagai alternatif pembuatan Faktur Pajak Keluaran, selain melalui Coretax.

All about KEP-54 tentang penggunaan e-Faktur Desktop klik FAQ 85

Info per pagi ini akan ada penyesuaian data migrasi agar nilai DPP di-Coretax sesuai dengan Harga Jual Faktur dari e-Faktur Desktop. Mohon menunggu dan cek berkala kolom DPP di coretax sebelum melakukan retur di Coretax

Hal itu pastinya karena traffic upload yang penuh. Saran pribadi kami silakan fokus buat Bupot 21 yang bersifat kurang bayar saja dulu, bayarkan dengan deposit paling lambat tanggal 17 Februari (karena JT pembayaran mundur sampai hari kerja berikutnya). Lalu laporkan paling lambat tanggal 20 dengan perhatikan sinkronisasi deposit sebelum tekan Bayar dan Lapor. Selanjutnya untuk Bukti Potong nihil dibuat berkala saat low traffic, kemudian dapat melakukan pembetulan SPT.
Ini saran pribadi kami mengingat isu itu. Tidak ideal, tapi bisa dipakai bila kepepet.

1. Buka File Converter Excel sesuai dengan file XML yang akan diimpor, misalnya file “BPU Excel to XML.xlsx” untuk membuat XML Bukti Potong Unifikasi.
2. Isi sheet “DATA” pada Ms. Excel dengan data yang dibutuhkan. Sheet “REF” atau “REFERENSI” dapat digunakan sebagai rujukan pengisian kolom.
3. Setelah pengisian data selesai, pilih menu “Developer” -> “Export” untuk menghasilkan file XML. Jika menu "Developer" tidak muncul, aktifkan melalui Menu File -> Options -> Customize Ribbon, lalu centang pada Menu Developer.
4. Ketik nama file yang diinginkan dan klik tombol “Export”. File XML yang dihasilkan dapat diimpor tergantung pada tujuan pembuatan XML. Misalnya, untuk menu eBupot -> BPPU atau untuk Faktur Pajak digunggung di SPT Masa PPN Induk

✅ Pencantuman detil transaksi yang digunggung dalam SPT Masa PPN merupakan fitur yang disediakan dalam coretax bagi Pengusaha Kena Pajak untuk dapat menyampaikan detil transaksi penyerahan kepada konsumen akhir. sesuai FAQ 34

Pengusaha Kena Pajak tetap dapat menyampaikan data secara digunggung atau total dalam 1 baris dengan menggunakan skema upload xml pada SPT Masa PPN, atas pembelian yang dilakukan oleh pembeli yang memenuhi kriteria konsumen akhir tersebut.

💡 Cara Pengisian Faktur Pajak Digunggung:

1️⃣ Unduh Template Converter
🔗 [Klik di sini]

2️⃣ Isi Sheet "DATA" di Converter Excel:
📋 Isian pada header:
- 🆔 NPWP: NPWP 16 digit PKP penjual
- 📆 Masa Pajak: Bulan transaksi
- 📅 Tahun Pajak: Tahun transaksi

3️⃣ Isi Tabel Data Berwarna Biru Muda:
🔹 Kolom "Trx Code"
- Normal: PPN dipungut sendiri
- 07: PPN Tidak Dipungut
- 08: PPN Dibebaskan
- NoVAT: Transaksi tidak terutang PPN

🔹 Kolom Identitas Pembeli
- 📝 BuyerName: "-"
- 🛂 BuyerIdOpt: "NIK"
- 🔢 BuyerIdNumber: "0000000000000000"

🔹 Kolom Barang/Jasa
- 🛒 GoodServiceOpt: "A" (Barang) atau "B" (Jasa)

🔹 Kolom Nomor Seri Faktur
- 🗂 SerialNo: Seharusnya berisi No Faktur Pedagang Eceran, seperti kwitansi, struk dsbnya, Namun bisa diisi "-"

🔹 Kolom Tanggal Transaksi
- 🗓 TransactionDate: isi date dengan ketikan "DD/MM/YYYY", meskipun otomatis akan tertampil "YYYY-MM-DD"

🔹 Kolom Nilai Transaksi
- 💰 TaxBaseSellingPrice: Harga jual
- 💲 OtherTaxBaseSellingPrice: DPP Nilai Lain
- 🏦 VAT: PPN terutang
- 🚫 STLG: 0 jika tidak ada PPnBM

🔹 Kolom Keterangan
- 📖 Info: Keterangan tambahan jika diperlukan

⚠️ Catatan Penting:
- Saat di export ke xml, excel secara otomatis akan merubah menjadi format tanggal menjadi "YYYY-MM-DD", apabila terjadi kegagalan import, silakan coba setting tanggal pada format date excelnya pada baris tanggal tersebut, dengan pilihan "Category" dan sample "YYYY-MM-DD".
- FP Eceran dengan Trx Code yang berbeda harus dibuat dengan excel/XML terpisah.
- Faktur Pajak Pedagang Eceran harus dibuat sesuai dengan PER-03/PJ/2022 sttd PER-11/PJ/2022 dan disimpan sesuai ketentuan di UU KUP.
- Cara export excel menjadi XML ikuti petunjuk ini
- Petunjuk bergambar klik ini

Regulasi lebih lanjut diatur dalam Perdirjen tentang Pelaporan Pajak di Coretax.

✅ Lakukan pengisian deposit pajak paling lambat tanggal 15 Februari 2025 untuk kewajiban masa Januari 2025.
✅ Tanggal pengisian deposit akan diakui sebagai tanggal pembayaran, meskipun baru dipindahbukukan nanti.
✅ Jika setelah 20 Februari aturan perpanjangan PPh Final UMKM keluar, silakan bisa lakukan pemindahbukuan dari deposit ke PPh Final UMKM tanpa terkena sanksi keterlambatan.

💡 Contoh Kasus:
📌 Tn. Barkat mengisi deposit 13 Februari 2025 untuk Masa Pajak Januari 2025.
📌 Pada 20 Februari, aturan perpanjangan PPh Final UMKM resmi keluar.
📌 Ia melakukan pemindahbukuan dari deposit ke PPh Final UMKM.
📌 Tidak dikenakan sanksi telat bayar, karena tanggal yang diakui tetap 13 Februari.

💰 Keuntungan Deposit Pajak:
✅ Bisa dipindahbukuan untuk kewajiban pajak lain di masa/tahun pajak lain.
✅ Bisa dipindahbukuan untuk akun Coretax WP lain.
✅ Fleksibel, bisa dialihkan ke Angsuran PPh Pasal 25 jika ternyata diperlukan.

🔗 Selengkapnya tentang deposit pajak: FAQ 69 https://t.me/FAQcoretax/226

Tidak ada aplikasi khusus eFaktur Desktop akibat KEP-54. Versi terbaru hingga saat ini adalah versi 4.0.0.0 (Patch 11082024). Jika belum update, unduh di: https://installer-efaktur.pajak.go.id

✅ Bisa, dengan syarat:
- NSFP sudah tersedia mulai tanggal penerbitan FP.
- Tidak melebihi batas waktu approval Faktur Pajak sesuai PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d PER-11/PJ/2022, yakni tanggal 15 bulan berikutnya.
🚀 Jika NSFP tidak tersedia, gunakan Coretax DJP untuk pembuatan Faktur Pajak.

🚀 Solusi:
✔️ Cek kembali NSFP menggunakan barcode scanner.
✔️ Hubungi lawan transaksi untuk memastikan faktur telah diunggah.
✔️ Cari Faktur di Coretax dengan format 17 digit NSFP (Coretax menambahkan sisipan angka 9 sebagai digit ke-5)
✔️ Jika masih tidak ditemukan, hubungi KPP terdaftar.
Selengkapnya telah dibahas terkait mencari FP di FAQ 78

✅ Mulai Januari 2025, NSFP dari e-Faktur Desktop akan ditambah/disispkan 1 digit otomatis (angka 9 pada digit ke-5) agar sesuai format 17 digit di Coretax.
Contoh perubahan NSFP:
🔺 NSFP di e-Faktur Desktop (16 digit): 0400032527031169
🔻 NSFP di Coretax (17 digit): 04009032527031169

❌ Tidak bisa. WP harus memastikan NSFP tersedia mulai tanggal PPN terutang (saat penerbitan faktur). Jika membutuhkan faktur backdate, buat faktur di Coretax DJP (selama tidak melebihi tanggal approval faktur: 15 bulan berikutnya sesuai PER-03/PJ/2022).

📌 Pelaporan SPT Masa PPN tetap dilakukan melalui Coretax DJP, meskipun Pembuatan Faktur Pajak di e-Faktur Desktop sudah dapat dilakukan mulai 12 Februari 2025, kecuali atas pembuatan FP kode 06 & 07 tidak dapat dibuat di Desktop yang tetap melalui Coretax.

Seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop, kecuali PKP yang dikukuhkan setelah 1 Januari 2025 dan PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan. (Pembatasan ini terkait penggunaan aplikasi e-Nofa atau legacy)

Jika WP PKP ingin membuat FP dengan tanggal mundur, mereka harus memastikan bahwa NSFP telah tersedia mulai tanggal penerbitan FP yang dimaksud dan tidak melebihi batas waktu approval Faktur Pajak sesuai dengan PER-03/PJ/2022 sttd PER-11/PJ/2022.

Wajib Pajak dipersilakan menggunakan Coretax bila tidak terdapat NSFP yang tersedia dengan penerbitan yang sama saat tanggal PPN terutang.

Benar, NSFP masa Januari 2025 yang berasal dari aplikasi e-faktur Client Desktop yang semula 16 digit akan secara otomatis tersedia di Coretax DJP dalam format 17 digit. Coretax DJP akan melakukan penambahan (penyisipan) secara otomatis satu digit angka 9 pada digit yang ke-5 NSFP 16 digit sehingga menjadi 17 digit.

Melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop, PKP dapat membuat faktur pajak serta melakukan penggantian faktur pajak (untuk faktur pajak yang dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop)

Pembuatan FP07 untuk masa Januari 2025 dan seterusnya hanya bisa dilakukan melalui Coretax DJP, karena data yang divalidasi dan di-prepopulated berasal dari sistem Ditjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) yang kini hanya dikoneksikan dengan Coretax DJP

Tidak, pembuatan faktur pajak dengan kode 06 dan 07 tidak dapat dilakukan melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop. Pembuatan FP dengan kode tersebut harus dilakukan melalui sistem Coretax DJP

Perbedaan harga jual ini terjadi karena di Coretax DJP, harga jual tidak bisa dikosongkan. Saat ini, perbaikan sudah dilakukan agar harga jual yang dimigrasikan dari aplikasi e-Faktur Client Desktop tetap sama dengan nilai harga jual sebelumnya di Coretax DJP, dengan nilai harga jual yang telah dikurangi diskon

Saat ini, PDF yang dihasilkan dari aplikasi e-Faktur Client Desktop belum dapat diunduh di Coretax DJP. Namun, wajib pajak tetap dapat mengunduh PDF pada aplikasi e-Faktur Client Desktop