📌 Penyebab: Data profil Wajib Pajak tidak lengkap atau ada ketidaksesuaian (contoh: alamat ID TKU penjual/pembeli).
📋 Solusi:
- Perbaiki data Wajib Pajak di Coretax hingga lengkap dan sesuai. Perbaikan bisa melalui menu "Edit" di Informasi Umum atau melalui permohonan perubahan data di menu Portal Saya.
- Jika tetap gagal, silakan laporkan ke KPP terdaftar untuk dilakukan tiket Melati:
- Jelaskan masalah "object reference not set to an instance of an object" saat upload faktur.
- Tambahkan kode unik atau karakter tertentu pada kolom referensi faktur (misalnya: "error 1 PT ABC", kemudian simpan faktur tersebut (tidak perlu di-upload)
- Informasikan kode/karakter tersebut pada petugas KPP untuk dibuatkan tiket Melati.

Tips dari KPP:
- Pilih kode barang/jasa 00000
- Pastikan isian bertanda bintang diisi lengkap

📌 Penyebab: Proses signing faktur gagal.
📋 Solusi:
- Reset passphrase dan pastikan tidak ada karakter terlarang (` / +).
- Jika gagal, passphrase memang tidak pernah terbit (gagal), sehingga ajukan permintaan Sertifikat Elektronik baru melalui Coretax.
- Pastikan data benar dan lakukan validasi wajah saat aktivasi.

Solusi dari KPP:
- Ulangi proses sign dengan klik tombol pensil > simpan > upload > isi passphrase > confirm sign berulang kali hingga approval berhasil

📌 Penyebab: Akun tidak memiliki hak akses untuk submit faktur.
📋 Solusi:
- Login dengan akun orang pribadi (PIC atau Signer).
- Jika akun hanya drafter, minta admin menambahkan peran yang sesuai di menu Wakil/Kuasa saya setelah ditambahkan di Pihak Terkait (Pusat) atau di TKU (bagi Cabang).

📋 Solusi:
- Ubah format tanggal di Excel menjadi text sebelum dikonversi ke XML.
- Gunakan template dan converter dari situs pajak.go.id.
- Pastikan koneksi internet stabil, lengkapkan semua parameter (kolom) wajib, dan batasi desimal maksimal 2 digit.

📋 Solusi:
- Input tanggal sesuai tanggal transaksi, perhatikan batas waktu upload hingga tanggal 15 bulan berikutnya.
- Gunakan aplikasi e-Faktur Desktop untuk masa pajak Desember 2024 ke bawah.

📋 Solusi:
- Pilih ID TKU yang sesuai: secara default, NPWP dan alamat yang tercantum adalah NPWP pusat. Jika penyerahan dilakukan ke TKU tertentu, pilih ID TKU yang sesuai
- Wajib Pilih ID TKU untuk Kawasan Berikat: Untuk penyerahan ke kawasan berikat, wajib memilih ID TKU yang sesuai.

📋 Solusi:
- Gunakan kode faktur sesuai urutan prioritas kode faktur. Contoh: Kode faktur untuk DPP Nilai Lain adalah 04, namun jika transaksi memenuhi kriteria untuk kode transaksi lain (misalnya 07, 08, 02, 03), gunakan kode transaksi tersebut.
- Misalnya, sesuaikan DPP untuk Transaksi Tertentu: Untuk transaksi ke pemungut (kode 02 atau 03), dan tetap gunakan kode transaksi 02/03 dan sesuaikan DPP sesuai PMK 131/PER-01/2022.

📋 Solusi:
- Pembeli Orang Pribadi: Pilih "Paspor" dan masukkan nomor paspor.
- Pembeli Badan: Pilih "Identitas Lain" dan masukkan nomor dokumen identitas badan.

📋 Solusi:
- Faktur uang muka dan pelunasan di Coretax saling terhubung otomatis. Caranya klik di sini
- Faktur uang muka dari e-Faktur Desktop tidak terhubung di Coretax, buat faktur pelunasan sebagai faktur biasa. Caranya klik di sini

Pembuatan Faktur Pajak Pelunasan ketika Faktur Uang Muka dibuat di sistem lama (legacy) diperlakukan sebagai faktur pajak berdiri sendiri.

📌 Artinya: Faktur Pajak Pelunasan tersebut tidak terkoneksi dengan Faktur Uang Muka yang terbit di sistem lama.

---

### Ketentuan:
1️⃣ Koneksi uang muka dan pelunasan hanya berlaku di Coretax:
- Sistem Coretax memiliki fitur yang menghubungkan faktur uang muka dan pelunasan secara otomatis.
- Fitur ini hanya berlaku jika kedua faktur dibuat di Coretax.

2️⃣ Faktur pelunasan berdiri sendiri:
- Karena tidak ada koneksi dengan faktur uang muka di sistem lama, Faktur Pajak Pelunasan harus dibuat seolah-olah sebagai faktur transaksi biasa.

---

Cara Membuat Faktur Pelunasan di Coretax:
- Tidak perlu mencentang kolom "Pelunasan" pada form Faktur Pajak.
- Isi detail transaksi dengan menambahkan satu baris barang:
• Nama barang: "Faktur Pelunasan atas..."
• Harga satuan: Sesuai jumlah pelunasan yang dibayarkan.
• Kuantitas: 1
- Untuk memudahkan identifikasi, cantumkan nomor Faktur Uang Muka dari sistem lama di kolom referensi atau nama barang.

---

Intinya:
Faktur Pajak Pelunasan dibuat berdasarkan jumlah pembayaran yang dilakukan pada saat pelunasan, tanpa memperhitungkan nilai uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya di sistem lama.

Koneksi Faktur:
1. Faktur Uang Muka dan Pelunasan terkoneksi jika keduanya dibuat di Coretax.
2. Jika Faktur Uang Muka dibuat di sistem lama, Faktur Pelunasan diperlakukan sebagai faktur berdiri sendiri sebesar nilai pelunasan yang diterima. (tidak dicentang pelunasan)

Checkbox Uang Muka:
1. Digunakan untuk transaksi dengan pembayaran bertahap (termin) atau pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP.
2. Jika bukan transaksi bertahap, checkbox tidak perlu dicentang.

Checkbox Pelunasan:
Khusus untuk pembayaran terakhir dari sebuah pembayaran bertahap, sistem akan otomatis menampilkan nilai sisa pembayaran baik itu DPP, DPP nilai lain, maupun PPN.

1. Dibuat saat menerima pembayaran uang muka/termin sebelum penyerahan BKP/JKP atau atas transaksi tahapan pengerjaan.
2. Faktur Uang Muka pertama mencantumkan total nilai kontrak/order, yakni memuat seluruh detail transaksi barang/jasanya.
3. Centang checkbox "Uang Muka":
- Kolom Nomor Faktur tidak perlu diisi.
- Isi kode faktur, tanggal faktur, dan referensi sesuai transaksi.
4. Jika ada terdapat lebih dari 1 kali pembayaran uang muka/tahap/termin:
- Faktur kedua dst tetap centang tetap checkbox "Uang Muka".
- Harus selalu masukkan Nomor Faktur Uang Muka Pertama pada kolom Nomor Faktur.
- Data detil transaksi akan terisi otomatis (dari FP UM pertama sebagai patokan).

Pengisian DPP Nilai Pada Faktur Uang Muka (Pertama dan Selanjutnya):
1. Rekam seluruh detil transaksi di kontrak layaknya Faktur Pajak biasa.
2. Centang "DPP Nilai Lain" setiap penambahan transaksi detail barang/jasa.
3. Masukkan hasil kalkukasi nilai 11/12 x Harga Jual/DPP/Penggantian secara manual pada baris DPP Nilai Lain tiap transaksi. Kecuali untuk FP Uang Muka Kedua dan seterusnya, tidak perlu mengambah transaksi lagi karena udah terisi otomatis dari detail di FP UM pertama.
4. Pada isian "Uang Muka" di bawah daftar transaksi:
- Sebelumnya: isikan nilai uang muka yang diterima dikali 11/12
per tanggal 01 April 2025: isikan nilai uang muka yang diterima

Pengisian DPP Nilai Pada Faktur Pelunasan:
1. Tidak perlu menambah detil transaksi karena sudah terisi otomatis.
2. DPP dan PPN terisi otomatis sesuai perhitungan dari total DPP Nilai Lain kontrak/total order dikurangi pembayaran Uang Muka Nilai Lain yang telah diterbitkan sebelumnya.
3. Hasil akhir pada cetakan FP Pelunasan (terhitung otomatis):
- DPP = Total DPP Nilai Lain (pada FP UM-1) dikurangi "Uang Muka Nilai Lain" ke-1, ke-2 dst.
- PPN = DPP x 12% (akan senilai 11% x harga jual)

Kasus: Total harga jual transaksi: Rp5juta.
Terdiri dari:
- Barang ABC : Rp 2 juta
- Barang DEF : Rp 3 juta
Tahapan Pembayaran 3 kali
- Pertama: 2 juta
- Kedua: 1 juta
- Pelunasan: 2 juta.
Demi kesederhanaan: asumsi transaksi ke bukan pemungut/tidak dibebaskan/bukan DPP Nilai Lain/Besaran tertentu diatur sendiri: FP 04

1️⃣ Uang Muka Pertama [klik]
2️⃣ Uang Muka Kedua [klik].
3️⃣ Pelunasan [klik].

Yang menjadi penandatangan Faktur Pajak adalah:
- Nama PKP orang pribadi
- Pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP
Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.

Agar dapat menjadi penandatangan di Coretax, berikut caranya:
1️⃣ Pegawai/Pejabat dimaksud sudah bisa Login Coretax dengan NIK masing-masing.
- Untuk *Wanita Kawin* yang NPWP-nya gabung dengan suami, gunakan NIK istri (bukan NPWP/NIK suami).
2️⃣ Tambahkan ke Pihak Terkait sebagai "Related Person".
- PIC melakukan impersonate sebagai PKP, lalu tambahkan data pegawai/pejabat tersebut di menu Pihak Terkait.
3️⃣ Tetapkan role di "Wakil/Kuasa".
- Klik tombol "Tetapkan role" di baris nama pihak terkait, Pilih role "TAX INVOICE SIGNER" agar dapat menandatangani Faktur Pajak.
- Jika ingin pegawai tersebut membuat konsep Faktur, tetapkan juga sebagai "TAX INVOICE DRAFTER". Bila ingin diberikan role lain, sesuaikan sesuai kebutuhan.

---

📋 Catatan:
- PKP dapat menunjuk lebih dari 1 penandatangan (Pasal 10 ayat (3) PER-03).
- Untuk PKP Pemusatan (semua PKP saat ini di Coretax), pejabat/pegawai cabang yang sebelumnya menandatangani Faktur Pajak di cabang harus didaftarkan ulang sebagai penandatangan di Pusat jika tetap ditunjuk.
- Penunjukan ini dilakukan dengan menambahkan sebagai PIC TKU saat menambahkan/mengedit Tempat Kegiatan Usaha (TKU) tersebut di kolom "Tambah PIC Aktivitas NIK/NPWP Target" (bisa lebih dari 1 orang, dengan cara tab setelah mengisi NIK ybs), lalu tetapkan role yang dibutuhkan juga di Wakil/Kuasa Saya atas PIC TKU/Cabang tersebut.

---

📌 Dampak:
1️⃣ Nama pejabat/pegawai yang menandatangani Faktur akan muncul pada QR Code Faktur Pajak.
2️⃣ Pejabat/pegawai yang ditunjuk akan turut bertanggung jawab atas Faktur Pajak yang ditandatangani (traceability and accountability).

Akses Coretax menggunakan NIK hanya bisa dilakukan jika NIK dan NPWP telah padan.
Namun, jika belum padan atau belum dimutakhirkan, berikut solusinya:

1️⃣ Datang ke KPP Terdekat:
- Bawa KTP, NPWP, dan KK untuk proses pemadanan.
- Petugas akan melakukan perubahan data melalui Coretax Petugas.

2️⃣ Langkah Petugas di Coretax:
- Cari NPWP dengan format "0" + NPWP Lama di modul "Registrasi" » Pencarian Wajib Pajak » Pilih.
- Masuk ke sub menu "Informasi Umum" wajib pajak tersebut.
- Klik tombol "Ubah NPWP ke NIK" di sudut kanan atas.
- Pastikan data identitas, termasuk nama ibu kandung, sudah sesuai. Validasi dilakukan dengan data dukcapil.

3️⃣ Setelah Padan:
- Orang pribadi dapat melanjutkan proses Aktivasi Akun dan/atau Lupa Kata Sandi di Portal Wajib Pajak coretaxdjp.pajak.go.id.

4️⃣ Jika Ada Data Lain yang Belum sesuai:
- Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data sendiri melalui Portal Wajib Pajak di menu "Perubahan data".