Peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan omzet usaha yang dikenakan final dari suami dan istri.

Jika total omzet gabungan usaha yang dikenakan PPh final pada tahun sebelumnya sudah melebihi Rp4,8 miliar, maka pada tahun berikutnya suami-istri tersebut harus menggunakan tarif umum PPh Pasal 17 dan tidak lagi berhak atas fasilitas PPh Final UMKM. Cfm Pasal 58 ayat 2 huruf b PP 55 tahun 2022.

Di satu sisi, jika suami-istri telah menggunakan tarif umum PPh dan pada tahun tersebut omzet gabungan usaha dan pekerjaan bebas suami-istri yang dikenakan tarif PPh umum tersebut telah melebihi 4.8 miliar, maka pada tahun berikutnya suami-istri tersebut tidak lagi dapat menggunakan pencatatan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan wajib melakukan pembukuan.

👩‍💼👨‍💼 Ilustrasi: Bapak Iqbal & Ibu Uzi (PH)

📅 Tahun Pajak 2024
• Omzet:
• Iqbal (Percetakan): Rp3.000.000.000
• Uzi (Toko Kue): Rp2.500.000.000
• Total gabungan: Rp5.500.000.000

➡ Karena > Rp4,8 Miliar, maka Tahun Pajak 2025 tidak boleh lagi pakai PPh Final UMKM → wajib pakai tarif umum Pasal 17.

📅 Tahun Pajak 2025
• Omzet dengan PPh umum:
• Iqbal: Rp3.500.000.000
• Uzi: Rp2.000.000.000
• Total gabungan: Rp5.500.000.000

➡ Tahun 2025: Bisa melaporkan SPT dengan pencatatan dan Norma.
Tahun 2026: Karena > Rp4,8 Miliar, maka Tahun Pajak 2026 tidak boleh lagi pakai NPPN → wajib pembukuan.

📅 Tahun Pajak 2026 dan seterusnya
• Iqbal & Uzi wajib pembukuan untuk hitung penghasilan neto.
• Tidak bisa lagi gunakan Norma Penghitungan.

📊 Alur Transisi
1. 2024 → masih bisa PPh Final UMKM (karena sistem lihat tahun sebelumnya).
2. 2025 → beralih ke PPh tarif umum Pasal 17 (masih bisa pencatatan/NPPN)
3. 2026 → wajib pembukuan, karena omzet gabungan tahun sebelumnya > Rp4,8 Miliar saat sudah pakai PPh umum.

Dasar Hukum:
• PP 55 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) huruf b
• PER-11/PJ/2025 Lampiran G

Jika istri memilih terpisah (MT) atau terdapat perjanjian pisah harta (PH) sehingga istri memiliki kewajiban pelaporan SPT tersendiri, maka meskipun suami-istri akan melaporkan SPT Tahunan secara sendiri-sendiri, terdapat lampiran penghitungan PPh terutang WP dan Suami/Istri yang wajib diisi bersama-sama. Singkatnya, meski masing-masing, harus bersama-sama.

Lampiran penghitungan PH-MT tersebut terdapat dalam lampiran L-4 bagian B SPT Tahunan PPh OP. Lampiran ini terbuka jika WP memilih secara manual status “Pisah Harta (PH)” atau “Memilih Terpisah (MT)” pada pertanyaan nomor 7 di induk SPT.

Penghitungan neto pasangan di dalam lampiran tidak secara otomatis terisi, sehingga penghitungan penghasilan gabungan dalam lampiran PH-MT tersebut harus dilakukan secara bersama dengan pasangan. Misalnya, jika suami mengisi SPT nya, maka dibutuhkan informasi penghasilan neto istri. Begitupun sebaliknya. Lampiran ini wajib dilakukan jika istri tidak terdaftar sebagai tanggungan dalam DUK Coretax suami dan istri masih berstatus Aktif, bukan Non-Aktif.

Penghitungan PPh terutang dalam lampiran PH-MT tersebut akan menghasilkan nilai PPh terutang proporsional yang akan dipindahkan otomatis ke induk SPT masing-masing. Sehingga, bisa terdapat kemungkinan kurang bayar atau lebih bayar di satu atau keduanya.

Bukti potong tetap dibuat menggunakan NIK istri. NIK istri harus didaftarkan terlebih dahulu di menu "Daftar Keluarga" pada akun Coretax suami. Dengan demikian, bukti bukti potong istri akan otomatis masuk ke SPT Tahunan Coretax di lampiran bukti pemotongan non final (L1 - Bagian) suami selama istri sudah masuk ke daftar keluarga per akhir tahun pajak bersangkutan.

Jika istri merupakan karyawan dari satu pemberi kerja, bukti pemotongan yang masuk otomatis ke SPT suami tersebut perlu disesuaikan letaknya agar masuk ke dalam daftar bukti penghasilan final, yakni dengan cara bukti pemotongan istri dihapus manual dari L1 tabel E “Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh” lalu ditambahkan manual ke L2 tabel A “Penghasilan yang dikenakan PPh Final”.

Dengan begitu, penghasilan istri tersebut beserta bukti potongnya dianggap sebagai penghasilan final dan tidak menambah penghasilan neto bersifat non final suami (tidak menambah PPh terutang akibat penggabungan penghasilan)

✅ Yang bisa diubah (detail transaksi):
- Keterangan barang → misalnya “Uang Muka sebesar Rp..” jadi “Pelunasan sebesar Rp..”
- Kuantitas barang/jasa
- Harga barang/jasa

❌ Yang tidak bisa diubah:
- data di header FP (kode transaksi, alamat, IDTKU, dll).
Kecuali:

🔑 Catatan:
- FP UM/pelunasan berikutnya akan otomatis menarik data dari FP terakhir, meski NSFP yang dipakai adalah NSFP UM pertama.
- Kalau centang FP UM/Pelunasan dilepas, maka FP tersebut jadi berdiri sendiri. Jadi jika hanya mau ubah detail transaksi, tidak perlu hilangkan centangnya.
- Masa pajak tetap mengikuti masa pajak FP UM/Pelunasan yang dibuat