Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).

⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.

Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
FAQ Coretax
🔄 Update #WorkInProgress Pukul 18:55 WIB 18-02-2025 📢 Deployment Terbaru: Baru saja dilakukan: ✅ Perbaikan Kompensasi: - Kalkulasi dan pembacaan data Kompensasi dari data migrasi untuk SPT (21/26, PPN, PPN Deemed) ✅ Perbaikan Validasi SPT PPN: Error…
Jangan lupa setiap ada kabar deployment. Untuk bersihkan data aplikasi lama di browser dengan cara:

CTRL + SHIFT + DELETE
pilih All time
pilih Cookies and Cache
Delete

Lalu akses coretaxdjp.pajak.go.id

--
t.me/FAQcoretax
Telegram
FAQ Coretax
Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).

⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.

Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
FAQ Coretax
✨ #SolusiError: Error saat klik Tombol Bayar dan Lapor dengan keterangan: This Method requires one of the following permission 99: ❌Penyebab: - Wajib Pajak belum melakukan permintaan kode otorisasi/kode otorisasi invalid. ❇️ Solusi yang Disarankan: 1️⃣ Cek…
Banyak sekali error sign ternyata dicek status Certificate Digitalnya INVALID.

Silakan ikuti solusi ini FAQ 104

--
t.me/FAQcoretax
Telegram
FAQ Coretax
FAQ Coretax
104. Saya sudah coba simpan permohonan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) tapi selalu gagal, apa solusinya?
#SolusiError #LayananAdministrasi

❌ Salah satu penyebabnya adalah Passphrase berstatus INVALID (mungkin pernah minta tapi tidak sempurna).…
FAQ Coretax
#SolusiError 📢 Update Isu & Penyelesaian Coretax Tanggal 9 Januari 2025 ✔️ Tanggal Selesai: 28 Januari 2025 1️⃣ Wajib Pajak tidak dapat melakukan pembayaran utang pajak atas SKP dan STP yang terbit di sistem legacy ‼️ Penyebab: Kendala ini terjadi karena…
#SolusiError: Error saat klik Tombol Bayar dan Lapor dengan keterangan: This Method requires one of the following permission 99:

❌Penyebab:
- Wajib Pajak belum melakukan permintaan kode otorisasi/kode otorisasi invalid.

❇️ Solusi yang Disarankan:
1️⃣ Cek Status Sertifikat Elektronik:
- Masuk ke Modul Portal Saya > Profil Saya.
- Pilih menu di sebelah kiri, klik Cek Nomor Identifikasi Eksternal.
- Di halaman Identifikasi Eksternal, pilih tab Digital Certificate.
- Geser ke kiri pada tabel/grid dan periksa kolom status.
- Jika statusnya VALID, boleh periksa ulang statusnya ya, ikuti cara di bawah ini
- Jika INVALID, lanjutkan langkah berikut.

2️⃣ Periksa Status Sertifikat:
- Geser ke kiri pada tabel/grid, klik tombol Periksa Status.
- Jika sertifikat berhasil dibuat, akan muncul tombol Hasilkan: Klik tombol tersebut untuk menerbitkan Surat Penerbitan KODJP di menu Dokumen WP.
- Jika tidak muncul tombol Hasilkan atau muncul pesan KO Created Failed, please create again, maka WP harus mengajukan kembali Permintaan Kode Otorisasi

3️⃣ Cara ajukan permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat ulang:
- Pastikan tidak impersonate, cukup bertindak sebagai orang pribadi
- Masuk ke menu Portal Saya > Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

—
t.me/FAQcoretax
DIskusi konsulgabjatim1
SolusiError
FAQ Coretax
🔤 Kendala Layanan Administrasi di Coretax 📌 Isu terkait dokumen output layanan KSWP dan pengajuan layanan administrasi. ❌ 📑 Daftar Isu Layanan Administrasi di Coretax: 1️⃣ Dokumen Output Layanan KSWP Tidak Sesuai dengan status Wajib Pajak pada database.…
104. Saya sudah coba simpan permohonan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) tapi selalu gagal, apa solusinya?
#SolusiError #LayananAdministrasi

❌ Salah satu penyebabnya adalah Passphrase berstatus INVALID (mungkin pernah minta tapi tidak sempurna).

❇️ Solusi yang Disarankan:
1️⃣ Cek Status Sertifikat Elektronik:
- Masuk ke Modul Portal Saya > Profil Saya.
- Pilih menu di sebelah kiri, klik Cek Nomor Identifikasi Eksternal.
- Di halaman Identifikasi Eksternal, pilih tab Digital Certificate.
- Geser ke kiri pada tabel/grid dan periksa kolom status.
- ❓ Jika statusnya VALID, boleh periksa ulang statusnya ya, ikuti cara 2 di bawah ini
- Jika INVALID, lanjutkan langkah berikut.

2️⃣ Periksa Status Sertifikat:
- Geser ke kiri pada tabel/grid, klik tombol Periksa Status.
- Jika sertifikat berhasil dibuat, akan muncul tombol Hasilkan.
- Klik tombol tersebut untuk menerbitkan Surat Penerbitan KODJP di menu Dokumen WP.
- Jika tidak muncul tombol Hasilkan atau muncul pesan KO Created Failed, please create again, maka WP harus mengajukan kembali Permintaan Kode Otorisasi di menu Portal Saya > Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

3️⃣ Lanjutkan Permohonan:
- Setelah sertifikat berhasil, lanjutkan permohonan di Layanan Administrasi.
- Tidak perlu buat permohonan baru; cukup akses di Modul Layanan Wajib Pajak > Layanan Administrasi > Permohonan Belum Disampaikan.

💡 Catatan Penting:
- Layanan Administrasi NPPN bersifat otomatis. Dokumen NPPN dapat diunduh pada tab Dokumen Saya.
- Pastikan telah mengisi dan submit formulir di sub menu Alur Kasus atas Permohonan NPPN.
- Tanda bahwa permohonan selesai adalah munculnya tulisan Kasus Telah Ditutup di menu Alur Kasus.

Semoga membantu! 🙏🏻


—
t.me/FAQcoretax
DIskusi konsulgabjatim1
SolusiError LayananAdministrasi
📊 Sensus migrasi kompensasi: Apakah setelah 18:55 WIB, LB kompensasi Desember dari pusat/cabang sudah muncul di konsep SPT Induk Masa Januari status Normal-nya? Baik PPN/PPh 21.
Anonymous Poll
11%
Sudah muncul (PPh 21/PPN) 😄👍
50%
Belum muncul min ☹️
25%
Belum cek 🤔
13%
Terlanjur udah lapor SPT Normal Januari, nanti aja ceknya di Februari 😢
FAQ Coretax
🚧 #WorkInProgress: Isu sedang ditangani 10:40 WIB - 18022025 💢 Tidak Bisa Submit SPT PPN: 'Error einvoice-vat:404 Not Found' Tim teknis sedang investigasi dan menangani error dimaksud. 🏖️ Informasi: batas pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir…
 Update #WorkInProgress
Pukul 18:55 WIB 18-02-2025

📢 Deployment Terbaru:
Baru saja dilakukan:

✅ Perbaikan Kompensasi:
- Kalkulasi dan pembacaan data Kompensasi dari data migrasi untuk SPT (21/26, PPN, PPN Deemed)

✅ Perbaikan Validasi SPT PPN: Error 404 saat Submit prefill SPT PPN.

💡 Catatan:
- Jika sebelumnya pernah mengalami kendala tersebut, silakan dicek dan coba kembali.

--
@FAQcoretax
Diskusi di bit.ly/coretaxjatim1
WorkInProgress
FAQ Coretax
87. Bagaimana cara pengisian identitas pembeli pada XML faktur pajak pedagang eceran (digunggung) untuk XML Induk IA5 padahal pembeli konsumen akhir tidak diketahui identitasnya? #XML #Digunggung ✅ Pencantuman detil transaksi yang digunggung dalam SPT Masa…
#update
#PPN
FAQ87

Terlampir pdf tata cara pembuatan XML untuk faktur pajak digunggung
dhaniswara_Faktur Pajak Digunggung.pdf
900.2 KB
update PPN
104. Apa penyebab munculnya error 'Deposit Tersedia Tidak Cukup untuk Membayar' dan 'Kode Billing dalam Rupiah tidak boleh mengandung desimal' saat pelaporan SPT, serta bagaimana hubungannya dengan desimal yang tersembunyi di database SPT?
#SPTPPN #SPT21
🚧#WorkInProgress

💢 Error “Deposit Tersedia Tidak Cukup untuk Membayar” & “Kode Billing dalam Rupiah tidak boleh mengandung desimal”

⚠️ Penyebab Utama:
- Deposit Tersedia Tidak Cukup untuk Membayar:
- 💳 Error terjadi karena saldo deposit tidak mencukupi.
- ⚠️ Penyebab tersembunyi: Nilai pembayaran tersimpan dengan desimal di database SPT, meskipun tampak bulat di UI (User Interface)

- Kode Billing dalam Rupiah tidak boleh mengandung desimal:
- 🛑 Sistem menolak kode billing dengan nilai desimal.
- 💾 Desimal tersembunyi di database menyebabkan error saat validasi pembayaran.

➡️ Hubungan dengan Desimal Tersembunyi:
- 🧩 Desimal Tersembunyi: Sistem menyimpan nilai pembayaran dalam desimal, tetapi tampilan User Interface menampilkannya seolah bulat.
- 📊 Validasi Sistem: Saat pembayaran, sistem membaca desimal tersembunyi sehingga memunculkan error.
- ✅ Solusi yang Seharusnya: Nilai SPT wajib dibulatkan ke rupiah penuh.

⚙️ Status #WorkInProgress: Masalah dalam proses perbaikan di Sistem Informasi (SI)


—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
SPTPPN SPT21 WorkInProgress WorkInProgress
🚧 #WorkInProgress:
Isu sedang ditangani
10:40 WIB - 18022025

💢 Tidak Bisa Submit SPT PPN: 'Error einvoice-vat:404 Not Found'

Tim teknis sedang investigasi dan menangani error dimaksud.

Informasi: batas pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya sesuai FAQ 64

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
WorkInProgress
FAQ Coretax
Penerapan Pengkreditan Pajak Masukan (PM) Masa Pajak Tidak Sama dalam Coretax Sehubungan dengan simpang siur mengenai penerapan pengkreditan PM dengan masa pajak yang tidak sama, perlu disampaikan bahwa: Fitur pengkreditan PM masa pajak tidak sama sudah…
Silakan Tahun dan Masa Pajak Pengkreditan disesuaikan, misal: Tahun Pajak 2025, Masa Pajak Februari
Penerapan Pengkreditan Pajak Masukan (PM) Masa Pajak Tidak Sama dalam Coretax

Sehubungan dengan simpang siur mengenai penerapan pengkreditan PM dengan masa pajak yang tidak sama, perlu disampaikan bahwa:

Fitur pengkreditan PM masa pajak tidak sama sudah diimplementasikan dalam sistem Coretax.

Apa yang telah diimplementasikan dalam sistem Coretax saat ini merupakan penjabaran dari regulasi dan kebijakan administrasi perpajakan.

PKP dipersilakan untuk memanfaatkan fitur pengkreditan pajak yang tidak sama sesuai dengan regulasi yang berlaku (UU PPN).

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
103. Apa saja opsi yang dapat dipilih Wajib Pajak ketika akan melaporkan SPT Masa PPh 21 di Coretax untuk Masa Januari 2025, namun nilai LB (Lebih Bayar) dari Desember 2024 cabang belum tertera, dan bagaimana ketentuan mengenai relaksasi sanksi, deposit, serta pengalokasian LB Kompensasi?
#eBupot21

‼️ Permasalahan WP & SPT Masa PPh 21:
WP yang akan lapor SPT Masa PPh 21 di Coretax menghadapi masalah karena nilai LB (Laporan Bulanan) belum tersedia atau lengkap, khususnya untuk LB SPT Masa PPh21 cabang. Mengingat jatuh tempo penyetoran PPh21 Masa Januari 2025, berikut beberapa opsi yang dapat dipilih:

1️⃣ Opsi 1: Menunggu
- WP diminta menunggu hingga nilai LB Kompensasi Desember 2024 dari Pusat & Cabang masuk semua.
- Setelah LB lengkap dan nilainya masih KB, baru lakukan penyetoran.
💡 → Catatan: Jika penyetoran dilakukan lewat tanggal 17 Februari, kebijakan relaksasi penghapusan sanksi dapat diterapkan.

2️⃣ Opsi 2: Skema Deposit
- WP dapat melakukan penyetoran terlebih dahulu dengan skema deposit, senilai perhitungan KB PPh 21 setelah memperhitungkan LB Kompensasi penuh dari Desember 2024.
- Setelah nilai LB Kompensasi Desember 2024 dari Pusat & Cabang masuk di Coretax, WP baru melapor SPT dan pembayaran dengan deposit.

3️⃣ Opsi 3: Pelaporan Sementara
- WP diminta melakukan pelaporan SPT Masa PPh 21 untuk Januari 2025 dengan memperhitungkan nilai LB Kompensasi Desember 2024 Pusat saja (atau nol jika belum masuk).
- → Catatan: Nilai LB Kompensasi Desember 2024 Pusat & Cabang yang belum masuk nantinya akan diperhitungkan pada SPT Masa PPh 21 Februari 2024.

❗️ Penting:
Jika WP sudah menyampaikan SPT Masa PPh21 Januari 2025 tanpa memperhitungkan LB Kompensasi Desember 2024, maka nilai LB tersebut akan langsung diperhitungkan di SPT Masa PPh21 Februari 2025 dan tidak bisa dikoreksi/dimasukkan ke Masa Januari 2025 dengan skema pembetulan SPT.

✨ Hal ini juga berlaku untuk SPT Masa PPN

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
eBupot21
102. Saya coba submit SPT Masa 21, tapi muncul error "bookreturnsheet: 400 Bad Request", apa solusinya? #eBupot21

🛑 Penyebab: Dilaporkan berasal dari Bukti Potong Pesangon.
✅ Status: Isu telah dilaporkan dan sedang menunggu perbaikan.

💡 Solusi Sementara:
🗓 Tunggu hingga tanggal 20, jika perbaikan sudah dilakukan.

🔧 Jika Belum Ada Perbaikan:
1️⃣ Hapus Bukti Potong Pesangon.
2️⃣ Laporkan SPT Masa PPh 21 (normal).
3️⃣ Setelah perbaikan, lakukan Pembetulan SPT.

⚠️ Catatan Saat Pembetulan:
- Pastikan memiliki deposit minimal senilai PPh Pasal 21 yang akan dibetulkan.
- Saat pembetulan, gunakan metode Pemindahbukuan Deposit.

—
@FAQcoretax
Diskusi di Group Konsulgab Coretax Jatim1
eBupot21
Dari IG @pajakjatim1:
https://www.instagram.com/p/DGKvUCTv4mg/?igsh=cTJvYTA2bzc4N2g=

Untuk mempermudah #KawanPajak mengakses informasi dan layanan terkait Coretax, Kanwil DJP Jawa Timur I menyediakan layanan konsultasi terpusat melalui forum diskusi di saluran Telegram yang melibatkan seluruh unit kerja KPP di Kota Surabaya.

Bagi #KawanPajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Surabaya, layanan forum diskusi mengenai Coretax dapat diakses melalui bit.ly/coretaxjatim1
KawanPajak KawanPajak
SIARAN PERS: Konsulgab Coretax Layanan Terpusat, Cepat, dan Tepat
Konsulgab Coretax Layanan Terpusat, Cepat, dan Tepat.pdf
207 KB
🥳 Kabar baik bagi Wajib Pajak se-Surabaya.

Mulai hari ini, 17 Februari 2025, Satgas hasil sinergi yang terdiri dari 1 Kanwil dan 13 KPP se-Surabaya sudah resmi hadir ke Telegram Group Konsultasi Gabungan Coretax Kanwil DJP Jawa Timur I.

Sesuai dengan arahan Pak Kakanwil DJP Jawa Timur I, Sigit Danang Joyo: “Untuk menyukseskan implementasi Coretax ini, seluruh pegawai kami dikerahkan untuk memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak, baik melalui layanan luring maupun daring, termasuk melalui Konsulgab Coretax ini,” (17/02/2025)

Silakan bagi Wajib Pajak di Surabaya, untuk memanfaatkan sarana terpadu dan terpusat ini untuk berkonsultasi, dan berdiskusi terkait Coretax

Link untuk bergabung Konsulgabjatim 1 adalah https://bit.ly/coretaxjatim1 (@diskusipajaksbyrungkut)

Semoga dengan adanya wadah ini, edukasi dan konsultasi Coretax, termasuk eskalasi isu Coretax dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat dan tepat.

Terima kasih.

Tertanda.
Orang yang ada di foto. 🙈
FAQ Coretax
101. Bagaimana tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pejabat perbendaharaan pada satuan kerja Kementerian/Lembaga (Instansi Pemerintah Pusat) terkait pemotongan/pemungutan, penyetoran (termasuk penggunaan akun Deposit 411618), pembuatan bukti pemotongan…
Akun Deposit Pajak 411618-100 di SAKTI
SE-1/PB/2025: Tata Cara Kewajiban Perpajakan Satuan Kerja K/L
SE_1_PB_2025_Tata_Cara_Pelaksanaan_Kewajiban_Perpajakan_pada_Satuan.pdf
293.4 KB
101. Bagaimana tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pejabat perbendaharaan pada satuan kerja Kementerian/Lembaga (Instansi Pemerintah Pusat) terkait pemotongan/pemungutan, penyetoran (termasuk penggunaan akun Deposit 411618), pembuatan bukti pemotongan di Coretax, hingga pelaporan SPT Masa?
#InstansiPemerintah

✨Mulai hari ini: Deposit sudah bisa digunakan di Aplikasi Sakti. Khusus untuk IP Pemda dan Desa, masih bertahap.

Berikut teknis dan rangkuman sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah melakukan pembayaran, pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT, sehubungan aplikasi Coretax dan SAKTI, sesuai dengan diterbitkannya SE-1/PB/2025

📜 SE-1/PB/2025: Tata Cara Kewajiban Perpajakan Satuan Kerja K/L | unduh di sini

📌 Tujuan & Ruang Lingkup
- Pedoman bagi pejabat perbendaharaan dalam:
✅ Pemotongan/Pemungutan
✅ Penyetoran (termasuk akun 411618)
✅ Pembuatan bukti pemotongan di Coretax
✅ Pelaporan SPT Masa
- Berlaku pada seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai Instansi Pemerintah Pusat.

📚 Dasar Hukum: PMK & PER terkait bendahara, NPWP, Sistem SAKTI, dan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).


📖 Ketentuan Umum:
- Kas Negara: Kas Negara adalah adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
- Instansi Pemerintah Pusat: Satuan kerja K/L yang menyusun laporan keuangan.
- Satuan Kerja (Satker): Unit lini K/L yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.


🛡 Petunjuk Pelaksanaan:
1️⃣ Pemotongan/Pemungutan Pajak: Dilakukan atas transaksi yang dikenakan pajak.
2️⃣ Potongan/Pungutan PPN dan PPh dalam SPP LS dan SPM LS: menggunakan akun pajak PPN dan PPh sesuai jenis pajaknya
3️⃣ UP menggunakan Deposit: Kewajiban perpajakan atas transaksi pemerintah yang menggunakan uang persediaan, penyetoran pajaknya menggunakan Akun 411618 (Deposit Pajak).
🖼 Screenshot deposit di sakti: klik ini
4️⃣ Pencatatan di Aplikasi SAKTI: PPK merekam pemotongan/pemungutan PPh/PPN pada akun 411618 saat menyusun SPBy.
5️⃣ Verifikasi & Penyetoran oleh BP/BPP: Dilakukan maksimal 3 hari kerja setelah pemotongan/pemungutan.
6️⃣ Pembuatan Bukti Potong di Coretax: BP membuat bukti potong PPh di Sistem Coretax.
7️⃣ SPT Masa di Coretax: BP wajib menyelesaikan administrasi SPT Masa berdasarkan bukti potong dan faktur.
8️⃣ Transaksi via SPM LS: Nomor SP2D LS merupakan NTPN.


💡 Peralihan:
- SE ini mengatur tindak lanjut atas potongan/pungutan pajak sebelum terbitnya SE.
- Potongan/pungutan yang belum disetor diselesaikan sesuai ketentuan SE ini.

Koordinasi lebih lanjut, BP/BPP dapat menghubungi KPP terdaftar, kontak 1500200 🙌

—
@FAQcoretax
Diskusi di konsulgabjatim1
InstansiPemerintah
Sebelum lanjut ke FAQ nomor 101

Kami ingin reminder, bahwa kumpulan tanya jawab di sini adalah refleksi pendapat kami pribadi

Semua jawaban sebelumnya, bisa berubah, sesuai pengembangan aplikasi dan aturan. Semua saya yakin demi kebaikan Wajib Pajak, petugas pajak.

Di kesempatan ini, silakan bagi yang merasa jawabannya bermanfaat. Mohon kiranya untuk diberitahu ke rekan kerjanya, teman pegawai.

Intinya: channel ini boleh buat siapa saja bagi yang butuh. Bebas dishare. Kecuali dipakai buat komersil. Harus ijin kami ya.

✨ Sharenya cukup dengan tautan: 👉 t.me/FAQcoretax

Itu saja, terima kasih!
Mari kita lanjut ke FAQ 101..
Before
After
Back to Top