Channel personal: Kumpulan jawaban terkait Coretax, dijawab oleh @rahmatullahbarkat & Rindang Kartika (Penyuluh Pajak).
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
⚠️ Bukan resmi dari Pusat DJP. Jawaban dapat berubah sesuai perubahan ketentuan & pengembangan sistem.
Diskusi 👉 @konsulgabjatim1
#eFaktur
Jawaban Singkat: ❌ Tidak.
Pegawai/Pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani Faktur Pajak tidak perlu Surat Kuasa Khusus dan tidak harus memenuhi syarat kuasa yang diatur dalam PMK-229/PMK.03/2024.
📜 Dasar Hukum & Penjelasan
❇️ SE-02/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa (Bagian E Nomor 7):
"Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak memerlukan surat kuasa khusus maupun surat penunjukan, tetapi memerlukan surat pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak: Penandatanganan faktur pajak berbentuk hardcopy yang tidak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan."
❇️ PER-24/PJ/2012 (Pasal 13 Ayat 2) → Dicabut & Diganti oleh PER-03/PJ/2022 sttd PER-11/PJ/2022 (Pasal 10 ayat (2))
⬅️ Dulu, PKP harus melaporkan secara tertulis ke KPP mengenai pegawai/pejabat yang menandatangani Faktur Pajak beserta spesimen tanda tangannya.
➡️ Sekarang, sejak 1 April 2022, penunjukan dilakukan secara digital melalui Aplikasi e-Nofa atau e-Faktur tanpa perlu lapor ke KPP.
Apakah ketentuan ini berlaku juga di Coretax?
1️⃣ Tanda tangan eFaktur sudah menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) atau Barcode, jadi tidak perlu spesimen tanda tangan fisik.
2️⃣ Penunjukan dilakukan langsung dalam sistem e-Nofa/e-Faktur tanpa perlu dokumen tambahan sesuai PER-03.
3️⃣ Coretax juga mengikuti prinsip yang sama, di mana pegawai/pejabat yang ditunjuk dapat diberikan role akses sebagai Signer TAX INVOICE SIGNER, atas Pegawai/Pejabat yang telah didaftarkan sebagai Pihak Terkait/PIC TKU.
Hal ini diperkuat berdasarkan catatan pribadi min @FAQcoretax dalam Bimtek Internal PMK-81, Kasi KUP di Dit PP menyatakan dalam sesi tanya jawab: "Penandatangan Faktur cukup dengan Surat Penunjukan yang ada dalam sistem Coretax, karena sudah ada rolenya dan ini bukan ranah kuasa."
Kesimpulan:
✅ Pegawai/Pejabat yang menandatangani Faktur Pajak tidak perlu Surat Kuasa Khusus.
✅ Penunjukan cukup dilakukan dalam sistem (e-Faktur atau Coretax) tanpa harus lapor ke KPP.
✅ TTE/Barcode menggantikan spesimen tanda tangan, sehingga tidak perlu validasi fisik.
Selanjutnya, mari tunggu PERDIRJEN Faktur Pajak Coretax dan perubahan PMK-229/PMK.03/2014
📜 Dasar Hukum & Penjelasan
❇️ SE-02/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa (Bagian E Nomor 7):
"Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak memerlukan surat kuasa khusus maupun surat penunjukan, tetapi memerlukan surat pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak: Penandatanganan faktur pajak berbentuk hardcopy yang tidak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan."
❇️ PER-24/PJ/2012 (Pasal 13 Ayat 2) → Dicabut & Diganti oleh PER-03/PJ/2022 sttd PER-11/PJ/2022 (Pasal 10 ayat (2))
⬅️ Dulu, PKP harus melaporkan secara tertulis ke KPP mengenai pegawai/pejabat yang menandatangani Faktur Pajak beserta spesimen tanda tangannya.
➡️ Sekarang, sejak 1 April 2022, penunjukan dilakukan secara digital melalui Aplikasi e-Nofa atau e-Faktur tanpa perlu lapor ke KPP.
Apakah ketentuan ini berlaku juga di Coretax?1️⃣ Tanda tangan eFaktur sudah menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) atau Barcode, jadi tidak perlu spesimen tanda tangan fisik.
2️⃣ Penunjukan dilakukan langsung dalam sistem e-Nofa/e-Faktur tanpa perlu dokumen tambahan sesuai PER-03.
3️⃣ Coretax juga mengikuti prinsip yang sama, di mana pegawai/pejabat yang ditunjuk dapat diberikan role akses sebagai Signer TAX INVOICE SIGNER, atas Pegawai/Pejabat yang telah didaftarkan sebagai Pihak Terkait/PIC TKU.
Hal ini diperkuat berdasarkan catatan pribadi min @FAQcoretax dalam Bimtek Internal PMK-81, Kasi KUP di Dit PP menyatakan dalam sesi tanya jawab: "Penandatangan Faktur cukup dengan Surat Penunjukan yang ada dalam sistem Coretax, karena sudah ada rolenya dan ini bukan ranah kuasa." Kesimpulan:✅ Pegawai/Pejabat yang menandatangani Faktur Pajak tidak perlu Surat Kuasa Khusus.
✅ Penunjukan cukup dilakukan dalam sistem (e-Faktur atau Coretax) tanpa harus lapor ke KPP.
✅ TTE/Barcode menggantikan spesimen tanda tangan, sehingga tidak perlu validasi fisik.
Selanjutnya, mari tunggu PERDIRJEN Faktur Pajak Coretax dan perubahan PMK-229/PMK.03/2014
—
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
Tampaknya banyak Kode Billing yang tidak terunduh otomatis.
Solusinya sesuai FAQ 92
Unduh manual dengan 2 cara:
Menu Pembayaran
1. Klik menu Pembayaran
2. Pilih submenu Daftar Kode Billing Belum Dibayar
3. Terdapat Daftar Kode Billing Aktif, cek kolom Aksi
4. Klik icon mata (Lihat)
5. Kode billing berhasil diunduh
Menu Portal Saya
1. Klik menu Portal Saya
2. Pilih Dokumen Saya
3. Terdapat daftar dokumen yang dimiliki, cek kolom Aksi
4. Klik tombol unduh
5. Kode billing berhasil diunduh
—
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
Solusinya sesuai FAQ 92
Unduh manual dengan 2 cara:
Menu Pembayaran1. Klik menu Pembayaran
2. Pilih submenu Daftar Kode Billing Belum Dibayar
3. Terdapat Daftar Kode Billing Aktif, cek kolom Aksi
4. Klik icon mata (Lihat)
5. Kode billing berhasil diunduh
Menu Portal Saya1. Klik menu Portal Saya
2. Pilih Dokumen Saya
3. Terdapat daftar dokumen yang dimiliki, cek kolom Aksi
4. Klik tombol unduh
5. Kode billing berhasil diunduh
—
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
Telegram
FAQ Coretax
92. Saya sudah buat kode billing Deposit, Notifikasi: "Berhasil! Kode Billing telah berhasil dibuat dan diunduh secara otomatis, silakan periksa direktori unduhan Anda", tapi mengapa di direktori unduhan tidak ada dokumen pdf kode billingnya?
#Pembayaran…
#Pembayaran…
#SolusiError
—
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
Atas hal ini kami sudah eskalasikan.
Coba berkala, pakai incognito. Semoga berhasil
Pukul 18.30 WIB | 10-03-2025
---
Bapak/Ibu, teman-teman yang mengalami:
Kendala submit SPT dengan pesan "returnsheet[0]is archived" ➡️ silakan dicoba submit kembali SPTnya.
Kendala saat submit retur masukan dengan pesan "...has been altered"➡️ silakan dicoba kembali proses returnya.
---
💡 Update lebih lanjut akan kami informasikan secepatnya.
—
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
#sharingInfodariWP
Setiap klik bayar dan lapor SPT PPN terkendala notif warning "Data e-Faktur baru ditemukan", apa yang harus dilakukan?
ada experience / Best Practice dari WP lain yang berhasil dengan mengganti settingan jam di komputer/laptopnya. 
Ubah jam di settingan komputernya menjadi UTC +07:00We hope it works..
#ManajemenAkses
Silakan pastikan Pengurus/drafter (user yang sedang login) sudah terdaftar di TKU terkait.
Untuk menambahkan PIC TKU, dapat melakukan langkah berikut:1. Login PIC Pusat kemudian impersonate WP Badan di coretaxdjp.pajak.go.id
2. Pilih menu Portal Saya >> Profil Saya
3. Pilih Informasi Umum pada menu kiri, klik tombol Edit pada pojok kanan atas
4. Scroll ke bawah, pilih Sub Menu Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
5. Klik tombol Edit pada TKU yang akan ditambahkan PIC
6. Pada kolom PIC TKU, masukkan NIK pengurus/drafternya kemudian enter/klik kursor di bagian kosong >> data NIK masuk, simpan
7. Scroll ke paling bawah >> centang pernyataan >> klik simpan
Dalam hal sudah berhasil disimpan akan terbit surat perubahan data.
PIC Pusat dapat memberikan role khusus kepada Pengurus/PIC TKU tersebut di menu Wakil/Kuasa saya.
Untuk Bupot, role Pengurus/PIC TKU akan dibatasi untuk NITKU terkait.
2. Pilih menu Portal Saya >> Profil Saya
3. Pilih Informasi Umum pada menu kiri, klik tombol Edit pada pojok kanan atas
4. Scroll ke bawah, pilih Sub Menu Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
5. Klik tombol Edit pada TKU yang akan ditambahkan PIC
6. Pada kolom PIC TKU, masukkan NIK pengurus/drafternya kemudian enter/klik kursor di bagian kosong >> data NIK masuk, simpan
7. Scroll ke paling bawah >> centang pernyataan >> klik simpan
Dalam hal sudah berhasil disimpan akan terbit surat perubahan data.PIC Pusat dapat memberikan role khusus kepada Pengurus/PIC TKU tersebut di menu Wakil/Kuasa saya.
Untuk Bupot, role Pengurus/PIC TKU akan dibatasi untuk NITKU terkait.—
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
🔄 Update Deploy Perbaikan Hari Ini - PPN & SPOP
📅 7 Maret 2025 | Pukul 22:00 WIB
✅ Perbaikan Terkait PPN:
1️⃣ Penomoran Nota Retur Elektronik kini telah diperbaiki di Modul Faktur Pajak.
2️⃣ Prefil Nama Penjual saat Penggantian Faktur Pajak kini mengambil data dari General Information.
3️⃣ Validasi penghitungan diskon telah diperbaiki untuk pembuatan faktur pajak keluaran melalui Upload XML.
4️⃣ Faktur yang telah dibatalkan (Cancelled) dan diganti (Ammended) tidak lagi ter-prefil ke SPT Masa PPN.
✅ Perbaikan Terkait SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak):
1️⃣ Error Object Reference saat pelaporan SPOP telah diperbaiki.
2️⃣ Lampiran Dokumen pada SPOP kini sudah bisa diunduh kembali tanpa kendala.
Sumber: Tim Teknis PSIAP
--
Silakan dicoba ulang ya.
Jangan lupa clear cache atau gunakan browser lain.
Catatan: atas FP PK yang sudah terlanjur approval dan nilai diskon 2x, diarahkan untuk melakukan penggantian 🙏
--
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
📅 7 Maret 2025 | Pukul 22:00 WIB
✅ Perbaikan Terkait PPN:
1️⃣ Penomoran Nota Retur Elektronik kini telah diperbaiki di Modul Faktur Pajak.
2️⃣ Prefil Nama Penjual saat Penggantian Faktur Pajak kini mengambil data dari General Information.
3️⃣ Validasi penghitungan diskon telah diperbaiki untuk pembuatan faktur pajak keluaran melalui Upload XML.
4️⃣ Faktur yang telah dibatalkan (Cancelled) dan diganti (Ammended) tidak lagi ter-prefil ke SPT Masa PPN.
✅ Perbaikan Terkait SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak):
1️⃣ Error Object Reference saat pelaporan SPOP telah diperbaiki.
2️⃣ Lampiran Dokumen pada SPOP kini sudah bisa diunduh kembali tanpa kendala.
Sumber: Tim Teknis PSIAP
--
Silakan dicoba ulang ya.
Jangan lupa clear cache atau gunakan browser lain.
Catatan: atas FP PK yang sudah terlanjur approval dan nilai diskon 2x, diarahkan untuk melakukan penggantian 🙏
--
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
#SolusiErrorSementara
Terpantau beberapa PKP mengalami kendala saat coba buat faktur pajak secara key in atau saat edit faktur dengan tombol pensil
✅ Sementara untuk pembuatan Faktur pajak dapat dilakukan melalui:
1. eFaktur Desktop dalam hal masih memiliki jatah NSFP
2. Import XML
1⃣ Informasi penggunaan eFaktur Desktop dapat dilihat pada FAQ 85
2⃣ Petunjuk import XML Faktur Pajak Keluaran bisa lihat FAQ 44
Atas error ini kami telah laporkan.
--
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
Terpantau beberapa PKP mengalami kendala saat coba buat faktur pajak secara key in atau saat edit faktur dengan tombol pensil✅ Sementara untuk pembuatan Faktur pajak dapat dilakukan melalui:
1. eFaktur Desktop dalam hal masih memiliki jatah NSFP
2. Import XML
1⃣ Informasi penggunaan eFaktur Desktop dapat dilihat pada FAQ 85
2⃣ Petunjuk import XML Faktur Pajak Keluaran bisa lihat FAQ 44
Atas error ini kami telah laporkan.
--
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
#eFaktur
Pastikan filter yang aktif di kolom "masa pajak" sudah termasuk masa "Januari". Lalu enter.
Saat ini filter default masa Pajak di grid pajak masukan adalah masa Februari dan Maret. Sehingga untuk melihat masa sebelumnya, filter kolom masa pajak harus disesuaikan.
--
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
#eFaktur
Hilang atau tidak adanya Faktur Pajak Masukan di Coretax pembeli sebagai orang pribadi itu disebabkan karena penjual salah melakukan perekaman NIK pada saat pembuatan Faktur Pajak Keluaran.✅ Seharusnya: Jika Pembeli merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka Isi NIK pada kolom NPWP, bukan National ID.
Hal ini sudah kami jelaskan di FAQ 106
Selain itu, harap perhatikan hal pada gambar.
➡️ Dampak Penggunaan Toggle NIK atau memilih Jenis ID Pembeli "National ID", padahal seharusnya toggle NPWP (TIN):
🚨 Jika OP pembeli ternyata PKP dan diterbitkan FP PK dengan identitas menggunakan National ID (bukan TIN):
- Pajak Masukan (PM) tidak akan muncul di dashboard. (Pajak Masukan seperti hilang)
🚨 Jika OP pembeli bukan PKP dan diisikan menggunakan National ID:
- Tidak dapat memanfaatkan fitur retur dalam Coretax.
Bagaimana solusinya? apa catatan yang harus diperhatikan? Sudah diejlaskan juga ada di FAQ 106.
—
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
#eFaktur #XML
Update 9 Mei 2025
🔹 Langkah-langkah Retur melalui Upload XML:
📝 Catatan Penting:
—
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
#SolusiError Kendala Pencatatan double SPT Masa PPh 21 dan Unifikasi
📅 Kamis, 6 Maret 2025 | 13:40 WIB
🔹 Status Update:
✅ Tim teknis PSIAP bersama vendor SI (System Integrator) telah berhasil melakukan perbaikan.
🔹 Solusi:
Bagi Wajib Pajak yang telah membuat draft SPT Masa PPh 21 dan Unifikasi, langkah yang harus dilakukan:
1️⃣ Menghapus draft yang sudah dibuat.
2️⃣ Membuat kembali draft baru.
📜 Sumber: Tim Teknis DJP
--
t.me/FAQcoretax
💬 **Diskusi konsulgabjatim1
📅 Kamis, 6 Maret 2025 | 13:40 WIB
🔹 Status Update:
✅ Tim teknis PSIAP bersama vendor SI (System Integrator) telah berhasil melakukan perbaikan.
🔹 Solusi:
Bagi Wajib Pajak yang telah membuat draft SPT Masa PPh 21 dan Unifikasi, langkah yang harus dilakukan:
1️⃣ Menghapus draft yang sudah dibuat.
2️⃣ Membuat kembali draft baru.
📜 Sumber: Tim Teknis DJP
--
t.me/FAQcoretax
💬 **Diskusi konsulgabjatim1
#eFaktur
Jawaban nomor 1 dan nomor 2 FAQ 114 masih relevan ya.
--
t.me/FAQcoretax
Diskusi konsulgabjatim1Di induk SPT Masa PPN
Kemarin siang tombol posting muncul di induk SPT tapi saya coba belum bisa digunakan, kabarnya masih defect
Sore/malam kemarin sudah mulai ada laporan udah bisa digunakan
Hari ini saya coba sendiri, data PK/PM yang tidak sinkron dengan isi SPT, setelah klik tombol posting di Induk. Berhasil, isian lampiran dan induk sudah lengkap.
Dicoba ya. Kita sensus abis ini apakah kendala prepopulated data faktur dengan SPT sudah sesuai atau tidak.
Sambil menunggu info dari pusat.
Terima kasih
—
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
#WorkInProgress
Pukul 10.37 06/03/2025
🦠 Error varian baru:
Bukti potong yang sama tercatat lebih dari satu kali
"Permasalahan tersebut terjadi akibat kendala pada pengisian data Bupot di SPT. Saat ini tim teknis dan vendor sedang melakukan perbaikan"
Silakan menunggu hasil perbaikan dulu ya.
—
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
Pukul 10.37 06/03/2025
🦠 Error varian baru:
Bukti potong yang sama tercatat lebih dari satu kali
"Permasalahan tersebut terjadi akibat kendala pada pengisian data Bupot di SPT. Saat ini tim teknis dan vendor sedang melakukan perbaikan"
Silakan menunggu hasil perbaikan dulu ya.
—
t.me/FAQcoretax
💬 Diskusi konsulgabjatim1
