✅ Dalam mekanisme penghitungan PPh dengan ketentuan umum (bukan Final), Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah metode penghitungan (mencari) penghasilan neto berdasarkan norma atau persentase tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tujuannya: Memberikan cara yang mudah bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk sekedar membuat Pencatatan (rekap penghasilan bruto), bukan pembukuan, dalam menghitung berapa penghasilan bersih (neto) dari usaha/pekerjaan bebas di tahun diajukannya pemberitahuan NPPN.

🧠 Contoh:
Ibu Rindang adalah seorang penjahit rumahan (usaha jasa menjahit) yang menjalankan usahanya secara mandiri dan tidak mampu menyelenggarakan pembukuan (laporan laba rugi dsb), melainkan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana.

Atas hal tersebut, Ibu Rindang wajib melakukan pemberitahuan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), agar boleh melakukan pencatatan dan mencari neto dengan NPPN, sehingga bisa dihitung berapa besarnya PPh terutang dalam SPT Tahunannya.

1️⃣ Akses: https://coretaxdjp.pajak.go.id
2️⃣ Login menggunakan NIK (yang sudah padan dengan NPWP) dan Password Coretax.
ℹ️ Catatan:
Bila belum pernah terdaftar namun sudah punya Akun DJP Online, pada tahap ini akan terpicu proses pembuatan password baru → Pilih metode verifikasi (email atau nomor HP) untuk menerima link ubah kata sandi → buat kata sandi baru → Coretax

1️⃣ Portal Saya → Permintaan Kode Otorisasi
2️⃣ Jenis Sertifikat Digital → Kode Otorisasi DJP
3️⃣ Buat passphrase 2x dan unduh Bukti Tanda Terima
ℹ️ Catatan:
- Passphrase: minimal 8 digit, minimal 1 huruf besar, 1 angka dan 1 karakter khusus.
- Sangat disarankan Cek status Kode Otorisasi dengan ikuti FAQ 104

1️⃣ Layanan Wajib Pajak → Layanan Administrasi → Buat Permohonan Layanan Administrasi
2️⃣ Pilih jenis layanan:
→ AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas → AS.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
📌 (Gunakan fitur pencarian dengan mengetik “NPPN” bila perlu)
3️⃣ Klik Simpan → pilih Alur Kasus
4️⃣ Isi data permohonan → centang pernyataan Wajib Pajak
Catatan: jika bagian tahun pajak error, klik tombol merah "Clear" dulu.
5️⃣ Klik Simpan di bagian bawah halaman
6️⃣ Pilih Create PDF untuk membuat dokumen permohonan
7️⃣ Lengkapi data dokumen bertanda bintang → klik Simpan
8️⃣ Klik Sign → tandatangani dengan sertifikat elektronik WP
9️⃣ Setelah muncul notifikasi sukses tandatangan → klik Submit

📥 Wajib Pajak dapat melihat dokumen hasil penyampaian via Portal Saya → Dokumen Saya
🔍 Status fasilitas NPPN yang aktif dapat dicek melalui:
Portal Saya → Profil Saya → Fasilitas Aktif

- Selain via Coretax, Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dapat dilakukan:
— Secara langsung ke KPP terdekat
— Kring pajak 1500200 (Hari dan jam kerja)
— Melalui Pos/Jasa Ekspedisi dengan Bukti Penerimaan Surat (Resi) ke KPP Terdaftar. Tanggal resi adalah tanggal pemberitahuan NPPN 2025 ke DJP meskipun baru sampai suratnya di KPP setelah melewati 31 Maret 2025.

✅ Ya, jika terima dividen atau penghasilan luar negeri dan mau bebas PPh, selain harus memenuhi ketentuan Bentuk Investasi, Cara Investasi dan Jangka Waktu Holding Investasi, pastikan juga melakukan hal ini: Lapor realisasi investasi lewat Coretax.

Gagal lapor = kena pajak final atau tarif umum! (+ sanksi)

cfm Pasal 370, 371, 374 PMK-81/2024

📌 Tujuan Utama
Agar dividen dan penghasilan luar negeri tidak dikenai PPh, WP kini wajib menyampaikan laporan realisasi investasi di Coretax, sesuai PMK 81/2024.

🗓 Kapan Lapor?
- WP Orang Pribadi: Paling lambat akhir Maret tahun berikutnya
- WP Badan: Paling lambat akhir April tahun berikutnya
- Dilaporkan secara berkala selama 3 tahun sejak tahun dividen diterima

⚡️Warning:
5 hari tersisa untuk lapor realisasi investasi dividen untuk:
1. Pelaporan periode 1 (satu) dividen diterima tahun 2024
2. Pelaporan periode 2 (dua) atas dividen diterima tahun 2023
3. Pelaporan periode 3 (tiga) atas dividen diterima 2022

⚠️ Jika Tidak Lapor:
- Dividen Dalam Negeri (OP): Kena PPh Final 10%, setor sendiri + lapor SPT Masa
- Dividen & PH LN (OP/Badan): Dikenai tarif normal PPh Pasal 17, dilaporkan di SPT Tahunan

🛠 Cara Lapor di Coretax:
1. Login ke coretaxdjp.pajak.go.id
2. Buat Permohonan Layanan Administrasi
3. Masuk ke Laporan Realisasi Investasi
4. Klik Tambah Data Dividen/Penghasilan
- Isi: nama pemberi, tanggal diterima, jumlah diterima & jumlah yang diinvestasikan
5. Klik Tambah Data Investasi:
- Isi: tanggal investasi, bentuk investasi, nilai investasi
6. Tandatangani elektronik → Submit → Tunggu notifikasi “Kasus Ditutup” di alur Kasus

🗂 Cara Download Bukti Pelaporan
Bisa ke menu Dokumen di Kasus atau Portal Saya → Dokumen Saya → Unduh

📣 Tips:
- Untuk WP Badan/Instansi, login dengan PIC + impersonate
- Periode pelaporan ditandai dengan kode angka: 1 = Tahun 2024, 2 = Tahun 2023, 3 = Tahun 2022

📍 PENGELOLAAN SPT
1. Pencegahan agar nilai kompensasi tidak ter-booking lebih dari sekali pada saat submit SPT.
2. Perbaikan bug atas isu '400 OK' pada saat proses simpan SPT.
3. Perbaikan bug XML Monitoring atas isu: "Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown" pada Nota Retur pada Modul Faktur Pajak.
4. Perbaikan bug agar status Bukti Potong tidak kembali ke status sebelumnya ( “NORMAL” atau “AMENDMENT”) pada saat pembatalan Bukti Potong dan tidak tampil lagi pada grid Bukti Potong yang telah diterbitkan.

📍 PEMBAYARAN
1. Penyesuaian agar sistem hanya menerbitkan satu kode billing pada saat akan melaporkan SPT.
2. Perbaikan bug dengan menghilangkan validasi KJS pada saat validasi data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Potongan SPM Belanja Pemerintah agar SP2D dapat ter-booking di Buku Besar/ledger.

📍 LAYANAN PERPAJAKAN
1. Penyesuaian validasi Tax Clearance untuk Wajib Pajak dengan status FTU (Family Tax Unit) selain Tanggungan.
2. Penyesuaian konfigurasi teks 'Terbilang' pada dokumen STP Masa PPh Pasal 21.

📍 MANAJEMEN AKUN WAJIB PAJAK
1. Perbaikan bug agar transaksi pelaporan SPT dengan kondisi cancelled yang disebabkan billing yang sudah kadaluarsa dapat direkonsiliasi dengan pembayarannya yang sudah masuk ke Buku Besar melalui reprocess payment.

📍 PENILAIAN
1. Perbaikan bug untuk menampilkan tanggal dokumen pada cetakan SPPT, dan agar dokumen SPPT tersedia di folder “Dokumen” Wajib Pajak (portal maupun core) serta mengirimkan notifikasi baik ke akun portal maupun email Wajib Pajak.

📍 MODUL REGISTRASI
1. Penyesuaian sistem untuk dapat menambah data Istri ke dalam Tanggungan Anggota Keluarga jika Status Unit Perpajakan Istri adalah Kepala Unit Keluarga.
2. Perbaikan bug validasi Email saat proses Aktivasi Wajib Pajak OP SPLN (Subjek Pajak Luar Negeri).

📍 MODUL PENGELOLAAN SPT
1. Penyesuaian validasi Dokumen Lain Keluaran ketika Dokumen Lain Masukan sudah diinput Pembeli pada Modul Faktur Pajak.

📍 MODUL PEMBAYARAN
1. Perbaikan bug: "Reference Number Nilai non-null diperlukan, Reference Number Nilai non-kosong diperlukan." saat menyampaikan permohonan pemindahbukuan.

📍 MODUL LAYANAN PERPAJAKAN
1. Penyesuaian hasil cetakan Laporan Hasil Penelitian Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Notaris/PPAT agar menampilkan bagian Kesimpulan dan Usul.

📍 MODUL PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN
1. Penyesuaian agar hasil akhir Validasi Common Reporting Standard (CRS)-Domestik antara nilai total Saldo pada file sama dengan total Saldo yang dihitung oleh aplikasi.

Hanya 19 persen yang menjawab benar dari 1104 jawaban 😄🙏
Batas pelaporan SPT Masa PPN Masa Februari 2025 jatuh pada tanggal 8 April 2025 karena:
1️⃣ Pemerintah menetapkan SKB 3 Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, di mana:
- Jumat, 28 Maret: Cuti Bersama Hari Raya Nyepi
- Senin-Selasa, 31 Maret-01 April 2025: Hari Raya Idul Fitri
- Rabu-Jumat, dan Senin, 02-04 dan 07 April 2025: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri
2️⃣ Sesuai pasal 100 (1) dan Pasal 173 ayat (1), jatuh tempo bayar/lapor SPT Masa PPh mundur di hari kerja berikutnya bila jatuh pada hari libur, meliputi Hari Sabtu, Minggu, Libur Nasional, Libur Pemilu dan Cuti Bersama Nasional, pernah dibahas di FAQ 64 dan FAQ 94
3️⃣ Relaksasi batas waktu lapor bayar menurut KEP-67/PJ/2025 bukan memperpanjang batas/waktu lapor dianggap tepat waktu, tapi batas waktu lapor bayar yang tidak dikenakan sanksi.

Terima kasih sudah ikutan kuisnya.. kita lanjut FAQ berikutnya 🫡